Sri Mulyani Minta BUMN Mulai Setor Deviden di 2022

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 sebesar Rp333,2 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, dia berharap, Badan Usaha Milik Negara mulai menyetorkan deviden.

"PNBP kita berharap akan mulai terjadi normalisasi penyetoran devidennya. Karena dua tahun terakhir ini mengalami penurunan signifakan," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Selain mengandalkan kontribusi BUMN, Sri Mulyani juga akan mengoptimalkan penerimaan sektor migas. Salah satunya dengan upaya mengendalikan cost recovery. Kemudian, menerapkan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna harga gas bumi tertentu.

"Lalu kita juga akan menjaga optimalisasi split bagi hasil pemerintah baik untuk skema kontrak cost recovery maupun skema gross split," jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga akan mengandalkan PNBP dari sektor non migas. Dalam hal ini terutama didukung dari PNBP sektor kehutanan, perikanan dan panas bumi.

"Untuk non migas utamanya didukung PNBP sektor kehutanan, perikanan dan panas bumi. Sementara penerimaan minerba tidak setinggi tahun 2021 karena harga dan volume batubara yang diproyeksikan lebih rendah," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Erick Thohir: Buat Apa Punya 143 BUMN kalau Deviden Hanya dari 10 BUMN

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Menteri BUMN Erick Thohir beberkan alasan merampingkan jumlah BUMN dari 143 perusahaan menjadi 40 perusahaan saja.

Menurut dia, BUMN harus dapat menjalankan tugas sebagai lokomotif pembangunan dan penyeimbang ekonomi sekaligus sebagai korporasi.

"BUMN, tadi disampaikan, sangat berat, tidak beda dengan swasta. 90 persen terdampak Covid-19. Kalau kita lihat labanya menurun, tapi saya rasa itu jadi bagian yang tepat. Saat ini BUMN ini sudah saatnya kita rapikan," ujar Erick dalam Halal Bihalal KAHMI, Senin (14/6/2021).

Erick melanjutkan, 40 BUMN yang dirampingkan akan dikategorikan menjadi 12 klaster. Klaster-klaster ini diharapkan bisa memiliki kinerja yang maksimal, tapi tidak melupakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat.

"Seperti klaster Himbara dan telekomunikasi kita yang pasarnya bebas, bersaing dengan swasta dan asing tapi masih menang. Di Himbara ada 3 bank yang masuk fortune, jadi perusahaan besar, Mandiri, BRI, BNI. Di klaster telekomunikasi, sekarang eranya meger, tapi Telkom, Telkomsel masih besar," ujar Erick.

Kinerja BUMN, lanjutnya, harus semakin meningkat, meskipun tidak mudah. Tapi pandemi Covid-19 dan digitalisasi bergerak semakin cepat sehingga BUMN harus ikut gerak cepat agar tidak tertinggal.

"Karena itu, sejak awal kami memberanikan diri bahwa BUMN enggak usah banyak-banyak, buat apa punya 143 BUMN, toh devidennya cuma dari 10 BUMN. Kalau jumlahnya banyak yang nggak sehat enggak ada hasilnya. Akhirnya cuma jadi sapi perah," tutur Erick Thohir.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel