Sri Mulyani Minta Jangan Ada Pejabat Negara Nakal soal Penanganan Corona

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2020 menegaskan, pemerintah tidak boleh main-main soal akuntabilitas dalam penanganan Corona.

Tugas pengelolaan keuangan harus akuntabel dan transparan. Jangan sampai ada pejabat yang bandel dan menyelewengkan uang negara yang digelontorkan untuk penanganan Corona.

Senada dengan pendapat Presiden, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, para pejabat negara harusnya bisa tenang dan fokus menjalankan tugasnya jika memang tidak ada niat buruk seperti yang disebutkan Presiden.

"Tadi disampaikan Bapak Presiden, bahwa kalau kita tidak memiliki niat buruk, seharusnya seluruh aparat merasa cukup tenang dan percaya diri untuk melaksanakan tugas-tugas kedaruratan ini," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).

Sri Mulyani menyatakan situasi genting yang sedang melanda Indonesia akibat penyebaran Corona memberikan dampak terhadap keseluruhan desain pelaksanaan kebijakan. Kendati, kebijakan yang dilaksanakan tetap harus tepat tata kelolanya dan akuntabel, meskipun diputuskan dalam keadaan darurat.

Pasalnya, tugas ini menyangkut kepemtingan negara dan hajat hidup orang banyak. Misalnya saja, anggara kesehatan untuk membuat masyarakat terhindar dari penyebaran virus Corona.

"Insentif berbagai perpajakan di bidang kesehatan ini menyangkut langkah langkah kedaruratan mulai dari pelaksanaan, pengadaan APD, hand sanitizer, masker maupun upgrade di berbagai rumah sakit rujukan dan sekarang kita masuk pada mengidentifikasi biaya penanganan pasien serta untuk pembayaran bagi seluruh tenaga medis," jelasnya.

 

Soal Perlindungan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lalu contoh lainnya ialah perlindungan sosial yang menyangkut lebih dari 29 juta kelompok. Kata Sri Mulyani, survey menyatakan bahwa masih ada masyarakat miskin atau akan menjadi miskin karena PHK yang belum mendapat bantuan pemerintah.

Oleh sebab itu, seluruh tugas harus dilaksanakan dengan teliti dan cepat. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah saat ini.

"Ini merupakan suatu tantangan bagaimana membuat kebijakan untuk membantu masyarakat akibat Covid-19 secara cepat namun ketepatan terhadap data yang selalu akan berubah karena ada inklusi maupun eksklusi. Ini akan terus akan dinamis," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: