Sri Mulyani: Mitigasi Climate Change Cuma Retorika Kalau Tak Ada Dana

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti komitmen bersama seluruh negara untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim (climate change) yang tertuang dalam Paris Agreement.

Bendahara Negara mengatakan, suksesnya koalisi dan tujuan bersama ini tergantung pada desain transformasi yang adil dan terjangkau secara pendanaan (affordable) pada masing-masing negara.

"Setiap negara memiliki kapasitas berbeda-beda, makanya harus ada keadilan bagaimana mengikuti komitmen global ini. Dan affordable, karena setiap negara memiliki sumber dana dan teknologi yang berbeda-beda," ujar Sri Mulyani dalam sesi diskusi virtual, Kamis (26/8/2021).

Sri Mulyani menyatakan, akses teknologi dan keuangsn jadi sangat-sangat penting. Khususnya bagi Indonesia, yang kini tengah gencar membangun diri sembari mengusung program ekonomi ramah lingkungan (green economy).

"Karena mitigasi climate change itu hanya bisa menjadi retorika dan tidak menjadi action kalau tidak ada pendanaannya," tegas Sri Mulyani.

Menurut dia, kerumitan dalam mengantisipasi ancaman perubahan iklim ini muncul karena masing-masing negara punya tanggung jawab berbeda sesuai porsinya. Di satu sisi ia sadar climate change merupakan ancaman nyata, dan butuh dukungan dari seluruh negara dunia.

"Namun kita juga paham bahwa setiap negara apakah itu level pembangunannya, apakah itu level income per kapitanya, apakah lokasinya, semuanya memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk tujuan yang sama," serunya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Paris Agreement

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Indonesia di dalam Paris Agreement telah menyampaikan, akan menurunkan CO2 dengan upaya sendiri hingga 29 persen. "Namun apabila internasional utamanya yang memiliki akses teknologi dan keuangan akan membantu, maka kita akan bisa menurunkan karbon itu menjadi 41 persen," sambung Sri Mulyani.

Sebab, ungkap dia, untuk menurunkan emisi karbon dioksida pada saat negara itu masih harus terus melakukan pembangunan, pasti dibutuhkan teknologi dan juga akses keuangan.

"Dibutuhkan teknologi hijau, dibutuhkan keuangan yang bisa mendukung transformasi sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan tidak memperburuk emisi karbon dioksida," pungkas Sri Mulyani.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel