Sri Mulyani Pamer Pertumbuhan Ekonomi RI di 2020, Lebih Baik dari Negara ASEAN

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 2,07 persen relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara.

“Berdasarkan data dari Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4 persen akibat covid-19,” kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (7/9/2021).

Lanjutnya, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara G20 yang mengalami kontraksi minus 4,7 persen.

“Kontraksi Indonesia yang 2,07 persen salah satunya merupakan hasil dari desain APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

Menurutnya, instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen, dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi covid 19.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Peranan APBN

Pemandangan deretan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Pemandangan deretan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menkeu menegaskan, peranan APBN dan program pemulihan ekonomi begitu sentral yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi dari sisi kesehatan, dari sisi menjaga daya beli Masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan, serta memberikan dukungan yang sangat besar pada dunia usaha termasuk UMKM.

“Tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal yang responsif dampak perekonomian akibat covid 19 akan jauh lebih besar dari minus 2,07 persen. Langkah luar biasa tersebut dilakukan dengan terutama menggunakan instrumen APBN yang harus bekerja luar biasa berat untuk menangani krisis kesehatan, sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Bahkan kata Menkeu, APBN tahun 2020 bahkan harus diubah 2 kali dan terus fleksibel untuk dapat merespon tantangan multidimensi yang begitu sangat cepat dan dinamis.

Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan APBN 2020 kontra siklus atau countercyclical di dalam bentuk pelebaran defisit di atas maksimum 3 persen dari produk domestik bruto adalah langkah strategis pilihan yang memang didesain untuk dapat secara efektif melindungi rakyat, dan perekonomian.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel