Sri Mulyani Pastikan APBN di Jalur yang Tepat Dukung Pemulihan Ekonomi

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama masa pandemi Covid-19 berjalan benar. Anggaran akan diprioritaskan untuk sektor kesehatan.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja di bidang kesehatan digunakan pemerintah untuk membeli alat testing, melakukan vaksinasi, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi, hingga biaya penyembuhan pasien Covid-19.

"Anggaran kesehatan di APBN dari Rp 113 triliun di 2019, di 2021 itu sampai Rp 300 triliun, itu dua kali lipat," ujarnya dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang disiarkan lewat Youtube Kemenkeu RI, Kamis (25/3/2021).

Tidak hanya di bidang kesehatan saja, pemerintah juga menggunakan APBN dijalur tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program perlindungan sosial. Pemerintah bahkan telah membantu masyarakat miskin 30 persen terbawah dan juga UMKM.

Dalam program PEN pemerintah mengucurkan anggaran sebanyak Rp 210 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk PKH, BLT, Sembako, BLT Desa, subsidi listrik 450 volt dan 900 volt, internet untuk anak-anak maupun untuk guru.

"Semua menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas," jelas dia,

Tak Bisa Bekerja Sendiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari, APBN tidak bisa bekerja secara sendirian. Oleh karena itu Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan secara bersamaan saling mendukung kebijakan pada APBN.

"Dalam hal ini OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa jalan. Dengan LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga" ujarnya.

"Dengan kerja sama luar biasa ini kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam, meski di kuartal 2 kita kontraksi 5,3 persen, ini sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesemptan kerja, mengembalikan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: