Sri Mulyani Pastikan Penyerapan Anggaran PEN untuk BUMN Sudah Berjalan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meyakini penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor korporasi sudah mulai berjalan. Hal itu, terjadi setelah dirinya menandatangani berbagai Penyertaan Modal Negara (PMN) dari beberapa perusahaan BUMN.

"Ini pasti tercatat cukup besar karena sebagian besar di sektor korporasi terutama dalam bentuk PMN memang baru keluar pada minggu-minggu ini," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (27/10).

Kendati demikian, Bendahara Negara itu tidak menyebutkan berapa realisasi program PEN untuk sektor tersebut. Dirinya hanya menambahkan, bahwa untuk sektor insentif dunia usaha juga sudah mengalami peningkatan.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.

Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp56,3 triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN.

"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumlahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp10 triliun jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM baru satu yang sudah jalan yakni baru sebesar Rp17,1 miliar dari pagu kurang lebih Rp100 triliun.

"Dan ini kita dorong terus karena secara implementasinya secara kaku. Kita terus memberikan masukan untuk memastikan bahwa korporasi yang kontribusinya ke pajak itu 84 persen. Dan UMKM merupakan bagian dari produksi dari korporasi itu benar-benar bisa juga didorong untuk memastikan kita bisa berjalan di tengah tantangan ini," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Penyerapan Program PEN Bertambah Rp 13,5 Triliun di Pekan Pertama Kuartal IV-2020

Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang
Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang

Beberapa langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) kembali mendorong penyerapan anggaran.

Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7 persen atau Rp 331,94 triliun. Angka ini naik Rp 13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020.

Secara kumulatif, 4 klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, mencapai realisasi sebesar Rp 277,68 Triliun.

Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro telah terserap 100 persen untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro.

Program yang memberikan hibah Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar Rp 4,06 triliun atau 14,10 persen, selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.

"Pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," papar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer. Kemudian Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: