Sri Mulyani: Pengelolaan BMN dikembangkan untuk beri nilai tambah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) akan terus dikembangkan untuk memberikan nilai tambah kepada negara.

“Nilai (aset negara) dalam neraca hanya satu hal, tapi aset yang dikelola berbeda dan memberi nilai lebih akan terus dieksplorasi untuk memberikan nilai tambah pada negara,” kata Sri Mulyani usai acara Anugerah Reksa Bandha di Jakarta, Rabu.

Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan aset negara, termasuk melalui Anugerah Reksa Bandha yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang telah mengelola aset negara dengan baik dalam setiap proses yakni registrasi, sertifikasi, dan administrasi.

Penerima penghargaan diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi kementerian dan lembaga lain yang hendak mengembangkan pengelolaan aset negara.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, nilai aset negara mencapai Rp11.454,67 triliun atau tumbuh 44,7 persen dari tahun 2018. Sebesar Rp6.659 triliun atau 58,06 persen dari nilai tersebut merupakan BMN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan hingga kuartal III 2022, BMN senilai Rp1.106 triliun telah digunakan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain itu, DJKN juga menyelenggarakan lelang BMN dimana dalam lima tahun terakhir tercapai pokok lelang sebesar Rp101 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp2,24 triliun.

“Tidak hanya mengemban fungsi sebagai pemindah tangan BMN dan sumber penerimaan negara, lelang juga sekaligus menjadi solusi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan,” ucapnya.

Baca juga: DJKN catat nilai BMN hulu migas capai Rp577,71 triliun di akhir 2021
Baca juga: LMAN ajak investor kerja sama kelola 13 aset negara
Baca juga: Kemenkeu: Nilai BMN di Kementerian ESDM capai Rp26,67 triliun