Sri Mulyani: Pola kerja baru dorong efisiensi anggaran Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan implementasi pola kerja baru selama pandemi COVID-19 telah mendorong efisiensi dalam anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk pada 2022.

“Pandemi membuat kita makin cepat bertransformasi. Jadi new ways of working ini sekarang sudah menjadi pakem yang kami kerjakan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

New Ways of Working (NWOW) merupakan salah satu adaptasi pola kerja baru di Kemenkeu yaitu pegawai dapat bekerja lebih fleksibel dengan tetap menjaga kinerja dan pelaksanaan tugas melalui beberapa penerapan kebijakan.

Kebijakan itu meliputi hybrid working, activity-based workplace, co-working space dan satelite office.

Baca juga: Kemenkeu dorong anggaran ketahanan pangan untuk atasi inflasi

Sri Mulyani menyebutkan beragam pola kerja baru ini telah mendorong spending better di Kemenkeu seperti efisiensi Rp618,81 miliar karena penurunan belanja birokrasi di Tahun Anggaran 2022 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada 2019.

Kemudian efisiensi Rp161,7 miliar karena implementasi kebijakan meeting atau rapat secara daring dan hybrid yang tidak perlu menyediakan konsumsi.

Selanjutnya, implementasi aplikasi naskah dinas secara elektronik juga menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp132,72 miliar karena belanja alat tulis kantor hingga supplies.

Selain itu, kebijakan konsolidasi pengadaan laptop di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp140,83 miliar.

“Dulu setiap unit, direktur atau bagian beli laptop sendiri-sendiri sehingga laptop-nya bisa nano-nano, berbagai macam warna dan merek dan software. Sekarang lebih tersentralisasi,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani akui subsidi masih tetap dinikmati pemilik mobil

Berikutnya, penerapan ruang kerja masa depan (RKMD) yang berupa activity based workplace, satelite office, flexible working space dan flexible working arangement berdampak kepada turunnya alokasi sewa kantor sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp14,35 miliar.

Implementasi shared service sentralisasi gaji yaitu pembayaran belanja pegawai terpusat turut memberi efisiensi terhadap pengeluaran Kemenkeu sebesar Rp9,46 miliar.

“Dulu masing-masing unit Eselon I membayar gaji dan menimbulkan belanja pegawai ada lebih dari 500 pegawai hanya mengurus gaji. Ini sekarang turun hanya 25 pegawai,” jelasnya.

Terakhir yakni penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan secara kolaboratif terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-catalog LKPP mencapai Rp290 miliar.

“Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder karena harus dikonsultasikan. Sekarang mereka bisa dengan tools. Kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secara sangat efisien,” jelasnya.