Sri Mulyani: PPKM Level 4 Selamatkan Nyawa Orang dari Ancaman Covid-19

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut menaruh perhatian pada kebijakan PPKM Level 4 yang kini diterapkan pemerintah untuk sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta.

Menurut dia, PPKM level 4 dan lainnya merupakan respon pemerintah terhadap ketidakpastian penularan Covid-19 varian delta yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

"Ini yang diingatkan WHO, bahwa Covid-19 akan terus bermutasi. Itu akan timbulkan tantangan yang sangat dinamis. Disebut juga varian of concern, varian yang menimbulkan kekhawatiran karena dampak penularannya yang terus berubah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).

Sri Mulyani menilai, kenaikan kasus varian delta berdampak sangat besar sekali terhadap optimisme dunia akan program vaksinasi.

Khususnya di Indonesia, dimana kemunculan kasus baru sangat berdampak terhadap angka okupansi rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR)

"Ini sangat-sangat kompleks dihadapi pemerintah. Jelas harus direspon, langkah PPKM level 4 setidaknya kurangi mobilitas adalah untuk selamatkan nyawa orang-orang yang terancam terkena covid," ujarnya.

Vaksinasi dan pengetatan protok kesehatan disebut Sri Mulyani harus makin digencarkan. Sebab, dampak terhadap kemunculan kasus varian delta telah terlihat jelas pada beberapa negara seperti di India dan Bangladesh.

"Kondisi ancaman di sektor kesehatan untuk menangani terutama dari sisi fasilitas kesehatan, alat kesehatan, mengharuskan kita melakukan pengetatan kegiatan masyarakat. Inilah dilema sisi kesehatan, yang nanti akan dampak pada tren pemulihan ekonomi," tuturnya.

Cegah PHK, Ini Usulan Pengusaha ke Pemerintah Selama Perpanjangan PPKM Darurat

Pengendara melintas dekat barracuda dan panser yang disiagakan di pos penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Selasa (6/7/2021). Petugas Gabungan Polri dan TNI menyiapkan kendaraan taktis untuk membantu penyekatan selama PPKM Darurat Jawa - Bali. (merdeka.com/Imam Buhori)
Pengendara melintas dekat barracuda dan panser yang disiagakan di pos penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Selasa (6/7/2021). Petugas Gabungan Polri dan TNI menyiapkan kendaraan taktis untuk membantu penyekatan selama PPKM Darurat Jawa - Bali. (merdeka.com/Imam Buhori)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan 6 usulan kepada pemerintah terkait adanya perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perpanjangan PPKM Darurat disebut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur nasional.

Salah satu contohnya, Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia sepanjang 2021 belum pernah kembali turun ke bawah level 50,0.

PMI Indonesia per Juni 2021 tercatat turun ke level 53,5 dari posisi tertinggi sejak PMI Indonesia diambil pada 2011 dikisaran 55,3.

“Otomatis kalau industrinya tertekan, akan terkoreksi PMI-nya, akan tertahan, atau mungkin akan turun. Jadi ini tergantung dari efektivitas industri kita seperti apa,” ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Jakarta, Rabu (21/7).

Hariyadi berharap, penerapan PPKM Mikro Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 tidak kembali diperpanjang. Sebab akan ada potensi berulangnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seperti yang terjadi pada tahun lalu.

Adapun enam usulan kepada pemerintah terkait pengoperasian sektor manufaktur selama PPKM Darurat yang diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, meningkatkan kapasitas industri sektor kritikal, esensial dan berorientasi ekspor serta industri penunjangnya menjadi 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional jika telah melakukan vaksinasi dua kali untuk seluruh tenaga kerja.

"Kedua, mengizinkan industri sektor nonesensial dan industri penunjangnya untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal karyawan operasional sebanyak 50 persen dan karyawan penunjang operasional 10 persen," katanya.

Usulan Lainnya

Demi mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari dan pengendalian penyebaran virus covid-19, Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang mengambil kebijakan pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan terjadinya kerumunan.
Demi mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari dan pengendalian penyebaran virus covid-19, Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang mengambil kebijakan pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan terjadinya kerumunan.

Ketiga, mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan bisa dieksekusi secara cepat. Keempat, mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu.

"Perlu adanya komunikasi satu pintu agar dapat menciptakan kepastian dan ketenangan di masyarakat," kata Hariyadi.

Kelima, perlu adanya desain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Setidaknya ada tiga stimulus yang diinginkan dunia usaha, yakni penyeragaman terkait aturan restrukturisasi, subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan keringanan tarif listrik.

Terakhir, mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan. Apindo telah bekerjasama dengan aparat berwajib untuk mempercepat upaya vaksinasi tersebut. "Vaksinatornya kami biayai secara gotong royong. Jadi, kami juga bekerja cepat,” tandas Hariyadi.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Infografis Ragam Tanggapan Sepekan PPKM Darurat.

Infografis Ragam Tanggapan Sepekan PPKM Darurat. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ragam Tanggapan Sepekan PPKM Darurat. (Liputan6.com/Abdillah)

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel