Sri Mulyani sebut realisasi belanja negara turun 0,8 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun pada periode sama tahun lalu, menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.

“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat dari sisi kecepatan belanja,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.

Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp319,2 triliun atau 33,7 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L.

Kemudian juga untuk kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.

Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp334,7 triliun yang sudah mencapai 33,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.

Secara rinci, belanja K/L Rp319,2 triliun meliputi belanja pegawai Rp101,1 triliun yang naik 4,7 persen (yoy) dengan manfaat untuk gaji dan tunjangan Rp67,3 triliun serta tunjangan kinerja, honorarium dan lembur Rp33,8 triliun.

Belanja K/L juga termasuk belanja barang sebesar Rp109,6 triliun yang turun 17,2 persen dibanding Mei 2021 Rp132,4 triliun meliputi Rp25 triliun untuk PCPEN dan Rp84,5 triliun untuk belanja barang lainnya.

Pemanfaatan belanja barang ini meliputi Kemenkes Rp25,1 triliun yaitu klaim pasien Rp16,2 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp2 triliun dan vaksinasi Rp1,9 triliun.

Selain itu ada Kemenhan Rp12,5 triliun untuk harwat alutsista Rp1,9 triliun, pengelolaan barang milik negara (BMN) Rp2,6 triliun dan penyelenggaraan kesehatan Rp1,2 triliun.

Untuk Polri Rp10 triliun meliputi dukungan sarana dan prasarana Rp2,5 triliun serta Kamtibnas atau operasi kepolisian Rp2,1 triliun.

Selanjutnya, Kemenkeu Rp8,9 triliun untuk BLU sawit Rp4,5 triliun dan LPDP Rp1 triliun sekaligus Kemenag Rp7,3 triliun yakni penyaluran BOS Rp4,5 triliun.

Belanja modal Rp41,7 triliun yang turun 1,5 persen dari Rp59,3 triliun pada Mei 2021 pun turut masuk dalam belanja K/L dengan pemanfaatan seperti peralatan dan mesin Rp19,8 triliun di Kemenhan dan Polri.

Kemudian juga gedung dan bangunan Rp4,3 triliun yakni pembangunan gedung pada Kemenhan, Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemenag.

Belanja modal turut digunakan untuk jalan, jaringan dan irigasi Rp15,7 triliun meliputi pembangunan jalan dan preservasi jalan Rp5,8 triliun dan pembangunan bendungan Rp3,9 triliun.

Sementara belanja non K/L Rp334,7 triliun meliputi kompensasi BBM Rp18,1 triliun, subsidi reguler Rp65,24 triliun, subsidi kurang bayar tahun sebelumnya Rp10,17 triliun serta program Kartu Prakerja Rp3,8 triliun.

Selain belanja K/L dan non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp284,3 triliun atau 36,9 persen terhadap APBN Rp769,6 triliun.

Terakhir yaitu pembiayaan investasi sampai 20 Juni 2022 mencapai Rp18 triliun yang ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) LMAN sebesar Rp10 triliun, investasi pemerintah pada program FLPP Rp7 triliun dan BLU LDKPI Rp1 triliun.


Baca juga: Menkeu target belanja negara capai Rp2.993,4 triliun pada 2023
Baca juga: Menkeu anggarkan belanja infrastruktur Rp417,7 triliun pada 2023
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi belanja hingga April naik 3,8 persen

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel