Sri Mulyani Sebut Sanitasi dan Air Bersih Bantu Kurangi Beban Emak-Emak

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, air bersih dan sanitasi kini menyangkut kualitas kehidupan rumah tangga. Jika tidak meperhatikan kedua infrastruktur tersebut maka akan menjadi beban terhadap ibu rumah tangga.

"Ini berhubungan dengan kualitas banyak kehidupan rumah tangga dan juga bicara tentang beban dari terutama ibu-ibu rumah tangga itu," kata dia dalam acara penandatangan kerja sama KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, secara virtual, Jumat (19/2).

Bendahara Negara itu menyebut, di dalam banyak studi ibu-ibu rumah tangga sangat berhubungan dengan kualitas dari infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen membangun infrastruktur keduanya.

"Maka saya dalam memang ingin terus mendorong dari Pak Basuki dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan dan aksesibilitas dari air bersih serta sanitasi harus menjadi prioritas," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I. Penantadanganan ini merupakan proyek KPBU pertama untuk SPAM regional yang menjadi kewenangan pusat.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik kepada 4 wilayah. Diantaraya untuk distribusi Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik.

"Ini masih sangat kurang bagi Jakarta namun ini ada sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani Warga Jakarta tentang air bersih dan juga melalui perpipaan dari Bekasi Bekasi di Sentra Timur. Ini merupakan menjamin kualitas air yang lebih baik," kata dia dalam penandatanganan kerjasama KPBU SPAM Regional Jatiluhur, Jumat (19/2).

Nilai total investasi dari proyek KPBU ini sebesar Rp1,7 triliun dengan masa kerja sama selama 30 tahun. Di mana terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 27,5 tahun masa operasi. Sementara modalitas kerja sama proyek ini menggunakan design build operate, finance, maintenance, dan transfer.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menkeu: 15 Persen Rakyat Indonesia Belum Dapat Layanan Air Minum yang Layak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan pada pembukaan Mandiri Investment Forum (MIF) 2017 di Jakarta, Rabu (8/2). MIF 2017 memperkenalkan peluang investasi sektor riil di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan pada pembukaan Mandiri Investment Forum (MIF) 2017 di Jakarta, Rabu (8/2). MIF 2017 memperkenalkan peluang investasi sektor riil di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah terus berupaya untuk membangun dan menyediakan air bersih serta sanitasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Komitmen tersebut dilakukan karena masih terdapat sebanyak 15 persen rakyat Indonesia yang belum mendapatkan layanan sumber air minum laik dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum laik dan berkelanjutan memang terus meningkat persentasenya. Di mana pada 2017 mencapai 62,75 persen, menjadi 65,28 persen di 2018 dan mencapai 84,91 persen di 2019.

"Ini suatu peningkatan yang luar biasa namun tidak berarti kita puas karena berarti masih ada 15 persen rakyat kita yang belum mendapatkan layanan sumber air minum yang laik dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam acara penandatangan kerja sama KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, secara virtual, Jumat (19/2).

Bendahara Negara itu memahami bahwa air bersih adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. PBB dalam hal ini melalui resolusi Nomor 64 Tahun 2010 menyatakan secara eksplisit bahwa hak atas air dan sanitasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Sementara di dalam pasal 28h ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Jadi dalam hal ini pemerintah republik Indonesia di Indonesia terus berupaya untuk membangun dan menyediakan air bersih serta sanitasi terutama bagi seluruh warga negara yang belum bisa mendapatkan akses," jelasnya.

Menurutnya kedua infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi sangat penting. Sebab itu, pemerintah terus berupaya dan berikhtiar untuk membangun dan memenuhinya. Karena hal tersebut tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan tapi juga kualitas hidup dasar dari seluruh warga negara Indonesia.

"Pak Basuki tahu betul saya dari semenjak menjadi Menteri Keuangan lagi satu tim di dalam kabinet dengan Pak Basuki saya termasuk yang terus-menerus sering menanyakan mengenai sanitasi dan air, karena ini dengan kualitas banyak kehidupan rumah," jelas dia.

Untuk itu, dirinya terus mendorong Kementerian PUPR dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan dan aksesibilitas dari air bersih serta sanitasi dapat menjadi prioritas. Bahkan pada situasi pandemi Covid-19 seperti ini pun makin penting, karena ini adalah bagian dari membangun ketahanan dan imunitas dari masyarakat.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: