Sri Mulyani Sentil Pemda Habiskan Anggaran Buat Gaji PNS

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana transfer ke daerah masih belum bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Padahal 70 persen dari APBD berasal dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

"Belum optimalnya pemanfaatan TKDD dalam pembangunan daerah meskipun 70 persen dari APBD itu itu berasal dari TKDD," kata kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).

Artinya, lanjut Sri Mulyani, dana transfer daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah. Tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil, baru digunakan untuk belanja modal.

"DAU habis buat belanja pegawai, sedangkan DAK untuk belanja modal. Artinya belanja modal ini tergantung dari transfer pusat ke daerah," kata dia.

Pola ini pun disebut sebagai crowding out, yakni menggunakan DAK untuk belanja produktif. Padahal esensinya DAK hanya sebagai penunjang atau pelengkap dari keseluruhan TKDD atau APBD.

"Artinya ini ada crowding out," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Belanja Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat penutupan perdagangan Pasar Modal Indonesia Tahun 2019 di BEI, Jakarta, Senin (30/12/2019). Pada penutupan IHSG ditutup melemah cukup signifikan 29,78 (0,47%) ke posisi 6.194.50. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat penutupan perdagangan Pasar Modal Indonesia Tahun 2019 di BEI, Jakarta, Senin (30/12/2019). Pada penutupan IHSG ditutup melemah cukup signifikan 29,78 (0,47%) ke posisi 6.194.50. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Padahal selama ini, kata Sri Mulyani alokasi APBN yang disalurkan ke daerah di luar Jawa-Bali secara angka lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan yang diterima dari daerah.

"Belanja APBN buat daerah di luar Jawa-Bali jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diterima dari daerah," kata dia.

Dalam kurun waktu 2016-2019 tercatat pendapatan dari Jawa-Bali sebesar Rp 1.285,08 triliun dengan anggaran belanja hanya Rp 398,10 triliun. Sementara pendapatan dari luar Jawa-Bali sebesar Rp 252,64 triliun dengan anggaran belanja Rp 661,93 triliun.

Meski begitu dia tidak menutup mata manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir. Terlihat sejumlah perbaikan antara lain peningkatan pemerataan keuangan daerah dan peningkatan capaian layanan publik.

"Memang harus ada progres yang dilalui tapi pelaksanaanya ini masih ada beberapa tantangan yang kita semua melihat," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel