Sri Mulyani soal Pertumbuhan Ekonomi 5,01 Persen: Sesuai Proyeksi Pemerintah

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen di Kuartal I-2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, capaian tersebut telah sesuai dengan proyeksi yang dibuat pemerintah.

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ini sesuai dengan proyeksi yang di Kementerian Keuangan lakukan. Walaupun selalu ada di range-nya tapi poin estimate kita sangat mendekati," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (12/5).

Menurutnya, kenaikan tersebut harus syukuri karena terjadi di tengah situasi dan kondisi yang banyak tantangannya. Selain pemulihan ekonomi di berbagai negara yang tidak sama, eskalasi politik Rusia-Ukraina menjadi tantangan tersendiri.

Konflik dua negara tersebut telah berhasil mendorong kenaikan inflasi di berbagai negara dengan cepat. Inflasi di negara-negara maju melonjak di atas 5 persen yakni Amerika Serikat di atas 8 persen dan Eropa di atas 7 persen. Kenaikan inflasi ini menurutnya ini pasti akan direspon dengan pengetatan kebijakan moneter.

"Kita semua tahu mengenai perang yang terjadi di Ukraina yang menimbulkan spill over atau rambatan yang sangat banyak dan sangat pelik, yaitu jadinya disruption supply dan juga dari sisi kenaikan harga-harga komoditas yang akan memunculkan tantangan yang jauh lebih rumit," paparnya.

Jaga Daya Beli Masyarakat

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat seperti memberikan subsidi terhadap BBM dan listrik.

Harga minyak BBM dunia kata Sri Mulyani saat ini sudah di atas USD 100 dolar per barel. Angka ini jauh berbeda dengan asumsi pemerintah dalam UU APBN 2022 yang hanya sebesar USD 63 per barel.

"Perbedaan yang sangat besar dan ini harga minyak di Indonesia belum diubah kecuali kemarin Pertamax dilakukan adjustment. Tapi Pertalite, Solar, semuanya berubah," ungkapnya.

Dia mengatakan, shock dari luar saat ini tengah ditahan oleh APBN. Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat yang masih belum pulih tetap bisa terjaga.

"Jadi ini treat of nya adalah menjaga daya beli masyarakat. Kemudian dibandingkan dengan beban APBN yang akan melonjak sangat besar dari subsidi BBM," kata dia.

Kebutuhan Listrik

Begitu juga dengan kebutuhan listrik yang tidak mengalami perubahan di tengah harga batubara yang mengalami tren kenaikan. Saat ini negara sudah menggunakan policy DMO dengan harga USD 70, padahal harganya saat ini sudah di atas USD 200.

"Atau kita bicara tentang yang masih menggunakan gas. Jadi biaya listriknya naik tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan saat ini APBN telah menjadi bantalan yang baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga tetap berkelanjutan dan memiliki fokus utama yaitu masyarakat terlindungi, ekonominya tetap momentumnya tumbuh, namun dengan APBN yang tetap sehat. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel