Sri Mulyani Suntik Modal Rp2 Triliun ke Holding BUMN Farmasi

Dusep Malik, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVAKementerian Keuangan akan menyuntikkan modal bagi holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Farmasi tahun ini. Besarannya mencapai Rp2 triliun, di luar tujuh BUMN yang telah ditetapkan dalam APBN 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan, suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) itu akan digelontorkan kepada PT Bio Farma sebagai holding.

"Kalau memungkinkan bisa kita tambahkan ke APBN 2020 karena relevan dengan penanganan COVID. Ini memang tinggal dua bulan tapi rasanya cukup untuk kita manage," katanya, Jumat, 5 November 2020.

Isa menegaskan, usulan suntikan modal tersebut berasal dari Kementerian BUMN dan juga telah dibahas di DPR. Selanjutnya tinggal Kementerian Keuangan yang melakukan pengkajian lebih lanjut untuk menetapkan dan mencairkan.

"Waktu hari-hari terakhir diskusi di Banggar (Badan Anggaran DPR), itu muncul usulan untuk menambahkan PMN bagi Biofarma Group, sekarang jadi holding. Waktu itu ada diskusi, usulan dari Komisi VI," tuturnya.

Adapun pemanfaatan PMN tersebut, dikatakan Isa, untuk keperluan pembangun fasilitas pembuatan obat dan vaksin serta untuk mereka bisa berpartisipasi dalam pengembangan sarana prasaran pelayanan kesehatan.

"Selain untuk penanganan, penyediaan obat-obatan termasuk vaksin dan sebagainya, maupun untuk pengembangan kemungkinan untuk dikembangkan menjadi bagian dari sarana kesehatan," tegas Isa.

Dalam pembahasan bersama DPR, Rp2 triliun itu nantinya akan diperuntukan Bio Farma Rp545,5 miliar, PT Kimia Farma Tbk Rp254,64 dan PT Indofarma Tbk Rp199,86 miliar dan PT Pertamina Bina Medika IHC Rp1 triliun.

"Itu pasti semua ke Bio Farma. Karena BUMN kan Bio Farma, kita tidak bisa kasih Pertamina Medika itu tadi. Nanti caranya Bio Farma gimana, apakah beli saham Pertamina Medika, pasti ada mekanisme korporasi," ucapnya.

Dalam APBN 2020 BUMN yang ditetapkan mendapat PMN adalah PT PLN Rp5 triliun, PT Hutama Karya Rp3,5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp2,5 triliun dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp268 miliar.

Selanjutnya, PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Madani Rp3,76 triliun.