Sri Mulyani Tambah Dana Penanganan Covid-19 Jadi Rp 185 T, Ini Rinciannya

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi dana penanganan Covid-19 menjadi Rp 185,98 triliun. Dana yang berasal dari APBN ini akan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama mengenai insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tagihan rumah sakit.

Sri Mulyani mengatakan, dana kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebelumnya berjumlah Rp 172,84 triliun.

"Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, therapeutic atau pengobatan maupun diagnostik dan lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," jelasnya, Jumat (2/7/2021).

Sri Mulyani memaparkan, alokasi terbesar ditujukan untuk pengobatan senilai Rp 59,1 triliun. Antara lain untuk klaim pasien Rp 40 triliun, insentif nakes Rp 15,3 triliun, pusat Rp 7,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 8 triliun.

Selanjutnya untuk vaksinasi sebesar Rp 58 triliun. Dana ini dipakai untuk pengadaan vaksin Rp 47,8 triliun, dan earmark DAU untuk pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.

Alokasi sisa akan digunakan untuk penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 35,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 20,85 triliun, diagnostik Rp 4,08 triliun.

Kemudian, anggaran Rp 8,49 triliun bakal dipakai untuk sarana prasarana laboratorium, penelitian laboratorium, BNPB, komunikasi, dan iuran JKN PBPU.

Ada PPKM Darurat, 10 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Rp 300 Ribu per Bulan

Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Anggaran ini nantinya akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial tunai ini nantinya akan diberikan selama dua bulan, yakni akan dimulai pada Juli sampai dengan Agustus mendatang. Adapun setiap bulannya KPM akan menerima sebanyak Rp300.000.

"Dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp300.000 per kelompok penerima per bulan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (2/7/2021).

Bendahara Negara ini mengatakan perpanjangan BST ini pemerintah menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Di mana realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta.

"Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta anggarannya disediakan untuk 10 juta yaitu Rp6,1 triliun," katanya.

Sebagai catatan saja, BST disalurkan pemerintah pada empat bulan pertama yakni Januari - April 2021 kemarin sudah mencapai Rp11,94 triliun dengan menyasar 9,6 juta KPM. Dengan tambahan Rp6,1 triliun untuk perpanjangan maka total alokasi bansos tunai mencapai Rp18,04 triliun.

"Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai Rp18,04 triliun dari yang Januari-April ditambah dua bulan sekarang yang kita akan berikan," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menko Luhut: Jujur, Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Prediksi Pemerintah

Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sepekan terakhir ini sangat tidak terprediksi. Pemerintah tidak pernah membayangkan ada peningkatan kasus yang signifikan setelah bulan Juni 2021.

"Jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini, keadaan ini terjadi lonjakan lagi, karena inilah yang kita ketahui baru," kata dia, Kamis (1/7/2021).

"Jadi banyak ketidaktahuan kita terhadap Covid-19 ini, ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," sambung dia.

Untuk itu, Pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial. Luhut menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma dan sejumlah pihak lainnya telah berkoordinasi.

Hasilnya sepakat agar bantuan sosial kembali diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Kami telah bertemu dan kami telah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi," kata dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel