Sri Mulyani: Tangerang Selatan dan Depok Punya Penduduk Miskin Paling Sedikit

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan jumlah penduduk miskin Indonesia yang meningkat akibat pandemi Covid-19. Namun jumlah penduduk miskin beberapa kota dan kabupaten seperti Tangerang Selatan, Depok dan Badung tercatat masih jauh lebih sedikit dibanding rata-rata nasional.

Sri Mulyani mengatakan, angka rata-rata penduduk miskin nasional kini berada di kisaran 10,19 persen. Peningkatan juga terjadi di beberapa daerah, meskipun tidak sebesar rata-rata nasional.

"Kita lihat, kalau nasional di 10,19 persen, daerah-daerah dimana penduduk miskinnya rendah seperti Tangerang Selatan, bahkan waktu itu sempat 0 persen, sekarang 1,68 persen. Badung di Bali 1,78 persen, Kota Depok 2,07 persen," ungkapnya saat menggelar rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Kendati begitu, Sri Mulyani pun mencermati, angka kemiskinan di luar Jawa dan Bali masih terlalu tinggi. Khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timud (NTT).

"Namun kita lihat di Kabupaten Deiyai 41,76 persen masyarakatnya masih masuk dalam kategori miskin. Kabupaten Sumba Tengah 34,49 persen, dan Kabupaten Sabu Raijua di 30,18 persen," terang dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Evakuasi Transfer ke Daerah

Dua anak membaca buku di depan sebuah rumah di kawasan Sidemen, Karangasem, Bali, Kamis (2/9/2021). Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengumumkan penduduk miskin Bali kini berjumlah 201.970 orang dari sekitar 4,32 juta orang penduduk Bali. (merdeka.com/Arie Basuki)
Dua anak membaca buku di depan sebuah rumah di kawasan Sidemen, Karangasem, Bali, Kamis (2/9/2021). Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengumumkan penduduk miskin Bali kini berjumlah 201.970 orang dari sekitar 4,32 juta orang penduduk Bali. (merdeka.com/Arie Basuki)

Melihat realita ini, Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang rupanya belum bisa memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada rakyat.

Terlebih beberapa daerah telah diberikan otonomi khusus dan tambahan anggaran untuk infrastruktur. Sri Mulyani menghitung, APBN bahkan telah mendelegasikan 1/3 porsinya untuk belanja daerah.

"Diperlukan kebijakan baru yang harusnya berorientasi pada kapasitas dan kinerja perbaikan kapasitas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel