Sri Mulyani Ubah Skema Pembayaran Subsidi Energi jadi per 3 Bulan, Apa Untungnya?

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah akan mengubah skema pembayaran subsidi atas penugasan negara kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjadi setiap 3 bulan sekali. Sebelumnya, skema pembayaran subsidi dilakukan per semester.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, skema anyar tersebut berlaku efektif mulai tahun 2023 mendatang. Meski begitu, Sri Mulyani dan tidak menyinggung terkait pengubahan skema pembayaran kompensasi.

"Berbeda dengan selama ini (per semester), " kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Bendahara Negara ini menyampaikan, penerapan skema anyar pembayaran subsidi tersebut diperlukan untuk membuat keuangan Pertamina dan PLN tetap sehat. Selain itu, skema ini diyakini membuat kinerja APBN menjadi lebih fleksibel.

"Ini agar cashflow yang ada di Pertamina, PLN (sehat), dan juga dari sisi akurasi refleksi dari APBN kita menjadi jauh lebih fleksibel," bebernya.

Adapun, selama ini skema pembayaran subsidi dan kompensasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selama ini kita memang dalam melakukan pembayaran subsidi mengikuti mekanisme yang dalam hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu biasanya menunggu sampai akhir tahun," tutupnya.

Minta Tambahan Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran subsidi energi tahun 2023 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan ini, total nilai anggaran subsidi tahun depan menjadi Rp212 triliun dari sebelumnya Rp 210,7 triliun.

"Anggaran subsidi energi tahun 2023 mengalami peningkatan Rp1,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9).

Anggaran tersebut subsidi energi diperuntukkan untuk LPG 3 Kg senilai Rp117,8 triliun. Angka ini naik Rp 400 miliar dari RAPBN 2023 sebesar Rp117,4 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp72,6 triliun. Angka ini naik sebanyak Rp200 miliar dari RAPBN 2023 Rp72,3 triliun.

Terakhir, subsidi jenis BBM tertentu mencapai Rp21,5 triliun. Nilai ini naik sebanyak Rp600 miliar dari RAPBN 2023 sebesar Rp 20,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran subsidi energi tersebut akibat penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD. Tercatat, nilai tukar diproyeksikan meningkat Rp14.800 per USD dari asumsi RAPBN 2023 sebesar Rp14.750.

"Sementara proyeksi ICP tetap sebesar USD 90 per barel," pungkasnya. [idr]