Sri Mulyani Ungkap Hukum Pinjam-Meminjam di Al-Quran: Boleh Tapi Hati-Hati

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resah dengan isu utang atau pinjaman yang selalu dikaitkan dengan riba. Terlebih saat ini di beberapa negara Eropa sudah menawarkan suku bunga mendekati 0 persen atau bahkan negatif.

“Pembahasan mengenai isu-isu riba, pinjaman, ini sering sekali stigma dimunculkan. Seolah-olah kalau bicara tentang pinjaman kemudian identik dengan riba,” kata Sri Mulyani dalam Webinar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), secara virtual, Selasa (6/4/2021).

“Fenomena hari ini dengan suku bunga 0 persen atau negatif di Eropa, pemikiran kita apa ini?” sambung Sri Mulyani.

Bendahara negara itu mengatakan, jika bunga nol persen atau negatif tersebut disebut riba, maka informasi itu dinilai tidak lengkap atau asymetric information.

“Karena malah disebut riba, Anda mengeksploitasi mengenai asymetric information, sisi yang lain informasinya tidak lengkap dibanding sisi yang satunya yang memiliki informasi lengkap, bisa mengeksploitasi,” jelasnya.

Ketua IAEI itu melanjutkan, di dalam Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah nomor satu. Sehingga sesuatu yang dinilai tidak adil tersebut harus dikoreksi.

Bahkan pinjam-meminjam adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Al-Quran. Namun harus dilakukan secara terukur, dicatat, dan digunakan secara prudent atau hati-hati.

“Di dalam Quran, pinjam-meminjam boleh, tapi harus diadministrasikan, dicatat dengan baik, digunakan secara hati-hati,” kata Sri Mulyani.

Dia pun berharap, hal-hal tersebut bisa menjadi pembahasan bagi para ekonom Islam, yang memiliki kemampuan teknis analisis dan kontribusi di dalam perekonomian Indonesia.

“Saya berharap inilai yang bisa menjadi tempat bagi kita untuk berkomunikasi, berdiskusi, mencari ikhtiar komunikasi bagu bangsa Indonesia,” sebut Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Beberkan 4 Tantangan Berat Pemulihan Ekonomi Nasional

Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tantangan pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity.

“Vaksinasi sangat penting. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid sudah terkendali,” kata Menkeu secara daring pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) with International Financial Institutions (IFIs), ditulis Rabu (31/3).

Tantangan kedua adalah bagaimana memulihkan korporasi dan perbankan. Pemerintah Indonesia melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman.

Kemudian ketiga adalah spillover yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. The US Treasury meningkat hingga 85 persen dari awal tahun 2021, dari di bawah 1 persen menjadi 1,75 persen.

"Tentunya ini berdampak ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita mengarahkan pemulihan yang masih sangat rapuh ini,” ujarnya.

Tantangan terakhir adalah terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring semakin tingginya utang dan defisit. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

“Bagaimana kita akan menerapkan reformasi di tengah pemulihan. Exit policy juga menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar. Bagaimana kita akan merancang exit policy dari situasi yang extraordinary,” jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: