Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Baru Rp 374,9 Triliun, 30,9 Persen dari Target

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak mencapai Rp 374,9 triliun hingga April 2021. Perolehan penerimaan pajak ini baru 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yaitu Rp 1.229,6 triliun.

"Pertumbuhannya ini negatif 0,46 persen dibanding tahun lalu. Namun, sudah lebih baik karena April 2020 terkontraksi 3 persen," ujar Menkeu dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP secara daring, Senin (24/5/2021).

Hampir seluruh jenis pajak dikatakan telah menunjukkan adanya pemulihan hingga kuartal I 2021. Misalnya, PPh badan tumbuh 31,1 persen. PPn dalam negeri juga tumbuh 6,4 persen meski terkontraksi secara neto.

Sri Mulyani menuturkan jika sinergi kuat harus dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Salah satunya caranya dengan fokus menggali potensi pajak dari wajib pajak potensial.

Adapun, Kemenkeu akan menambah 18 KPP Madya. Tambahan ini akan melengkapi jumlah KPP Madya yang beroperasi saat ini, yaitu 20 unit, sehingga jumlahnya akan mencapai 38 KPP Madya secara keseluruhan.

Curhat Sri Mulyani, Dilema Kelola Keuangan Negara di Tengah Covid-19

Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa instrumen keuangan negara untuk bekerja luar biasa keras.

Covid-19, lanjutnya, tidak hanya mengancam institusi dan sebuah negara, namun mengancam individu, mulai dari kesehatan hingga ekonomi.

"Kita sebagai individu dihadapkan ancaman Covid-19. Namun bekerja di Kemenkeu harus kerja ekstra keras untuk menolong ekonomi dan masyarakat yang terancam," ujar Sri Mulyanidalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP secara daring, Senin (24/5/2021).

Karena Covid-19, 3.000 pegawai Kemenkeu harus terkapar dan dirawat. Sebanyak 67 orang diantaranya gugur. Meski terdapat ancaman yang berisiko membahayakan nyawa, jajaran pegawai Kemenkeu harus selalu siaga memastikan kondisi keuangan negara agar siap dalam membantu penanganan pandemi.

Di satu sisi, pemerintah harus tetap memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bertahan hidup.

Di sisi lain, penerimaan negara sulit mencapai target karena kondisi ekonomi yang masih sulit.

"Pada 2020, sektor pajak mengalami dampak yang besar. Tax ratio turun di bawah 9 persen. Namun di bawah tekanan, kita harus berikan insentif agar Wajib Pajak bisa survive. PPh 21, PPh 22 impor, PPn dipercepat, semuanya merupakan dilema yang tidak mudah bagi kita semua," katanya.

Lanjut Sri Mulyani, keamanan dan keselamatan negara dan ekonomi adalah utama. Oleh karenanya, instrumen keuangan negara harus berkorban.

"Kita harus melakukan pengelolaan yang luar biasa teliti, bagaimana pengorbanan ini berhasil memulihkan ekonomi dan instrumen keuangan kembali kesehatannya," katanya.

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel