Stafsus Presiden Kritik Stigmatisasi Terorisme dan Radikalisme

Axel Joshua Harianja

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan bahwa pihaknya mengkritisi persoalan stigmatisasi terkait terorisme dan radikalisme. Sebab, persoalan itu umumnya ditujukan pada suatu kelompok tertentu. Hal itu Siti ungkapkan, dalam acara Ngobrol Seru Bareng IDN Times yang bertajuk 'Membangun Harmoni di Tengah Ancaman Terorisme dan Radikalisme'.

"Persoalan radikalisme dan persoalan ekstremisme dengan kekerasan itu sebetulnya tidak boleh kita attachment kepada suatu kelompok tertentu," ungkap Siti di Gedung IDN Media HQ, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

1. Presiden tak lagi gunakan kata radikalisme

Stafsus Presiden Kritik Stigmatisasi Terorisme dan Radikalisme  

Menurut Stafsus Presiden bidang keagamaan ini, suatu kehidupan beragama memiliki spektrum. Ada spektrum radikal, ekstrem, konservatif, moderat, dan liberal. Sedari awal, pemerintah, kata Siti, tidak ingin generalisir suatu kelompok jika terjadi peristiwa terorisme.

"Oleh sebab itu, sejak dua tahun yang lalu, Presiden Jokowi tidak lagi menggunakan kata-kata radikalisme di situ," katanya.

2. Pemerintah akan menggunakan cara modernisasi agama

Stafsus Presiden Kritik Stigmatisasi Terorisme dan Radikalisme  

Persoalan radikalisme pada umumnya ditangani oleh lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroriame (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri.

Namun, menurut mantan Komisioner HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini, masih diperlukan cara-cara yang lebih persuasif.

"Kita akan menyemai, kita akan mempromosikan dan kita akan mengarusutamakan apa yang disebut dengan modernisasi agama dan Islam yang moderat," jelasnya.

"Islam moderat ini adalah satu hal yang sangat penting karena di belakangnya ada Islam wasatiyyah Indonesia," sambungnya.

3. Indonesia masih memiliki ketahanan dalam menangani terorisme

Stafsus Presiden Kritik Stigmatisasi Terorisme dan Radikalisme  

Lebih lanjut, perempuan kelahiran Blora, Jawa Tengah, 57 tahun silam ini, memandang bahwa Indonesia masih bisa menangani masalah-masalah terorisme dan radikalisme.

"Saya melihat Indonesia masih mempunyai ketahanan sebetulnya ketika merespons persoalan itu. Meski pun mungkin, ada beberapa hal yang masih dirasakan perlu dilakukannya," ucap Siti.