Standar Kemiskinan di Indonesia Rendah? Ini Jelasnya

Dian Lestari Ningsih, Andiang1
·Bacaan 4 menit

VIVA – Pagi-pagi saat bersiap mengikuti pembukaan pelatihan “induknya survei” di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, saya sempatkan menonton berita. Saya tertarik menyimak tajuk yang diangkat salah satu stasiun tv swasta, membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di masa pandemi. Semua data yang dikutip berdasarkan hasil rilis BPS RI.

Saya tertegun dan mendengarkan dengan seksama redaksi yang disampaikan redaktur tentang standar kemiskinan di Indonesia. Disampaikan kritik, bahwa kemiskinan di Indonesia kembali mencapai angka dua digit. Kemiskinan yang mencapai 10,19 persen diyakini akan jauh lebih besar jika saja garis kemiskinan (GK) Indonesia berpedoman pada World Bank, sebesar USD 2 per hari per kapita.

Saya kemudian tertegun, apakah tv sebesar ini dengan selalu mendatangkan narasumber (ekonom) yang sudah banyak jam terbangnya, bisa begitu fatal memberitakan hal ini. Atau, memang sengaja memberikan opini yang terkesan “wow” agar lebih menarik pemirsa yang minim literasi itu. Bisa juga redakturnya juga tidak mengerti karena juga sama minim literasi.

Mari kita sejenak menyimak masalah kemiskinan ini. Data kemiskinan makro (bukan by name by address), itu dikumpulkan datanya oleh BPS melalui sebuah survei yang disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dua kali setahun. Survei ini sering disebut induknya survei karena menghasilkan begitu banyak indikator pembangunan, mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial.

Jumlah sampel di seluruh Indonesia mencapai 75.000 rumah tangga untuk periode September dan 345.000 untuk periode maret dengan sebaran secara proporsional hingga level kabupaten/kota serta stratifikasi perdesaan dan perkotaan. Penjaminan kualitas data dengan pelatihan berlapis serta pengawasan dan pemeriksaan juga dengan berlapis dan sangat ketat. Dengan demikian, “sampling error” dan “nonsampling error” bisa dikontrol dan dipertanggungjawabkan.

Garis Kemiskinan

GK yang menjadi standar kemiskinan di Indonesia berdasarkan batas konsumsi minimal rumah tangga sehingga bisa dikategorikan keluar dari kemiskinan. Konsumsi mencakup makanan dan nonmakanan. Berdasarkan perhitungan harga dan kebutuhan dasar rumah tangga diperoleh komposisi GK makanan mencapai 73,87 persen sedangkan sisanya GK nonmakanan. Total GK pada periode September 2020 mencapai Rp2.216.714 per rumah tangga per bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga di Indonesia mencapai 4,83 orang.

Itulah standar kemiskinan yang dijadikan dasar di Indonesia. Tentu saja selalu berubah. Setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang sangat dipengaruhi oleh angka inflasi. Itu adalah angka rata-rata, setiap daerah memiliki GK masing-masing. Misalnya saja DKI Jakarta yang mencapai Rp3,3 juta per bulan per rumah tangga sedangkan Sulawesi Barat hanya mencapai Rp1,7 juta per bulan per rumah tangga.

Untuk membandingkan dengan kemiskinan di dunia yang menggunakan konsep konsumsi per orang atau pendapatan per orang per hari, maka dihitunglah GK rata-rata Indonesia yang mencapai Rp15.298 per orang. Nilai inilah yang mendapat kritikan di awal cerita saya di atas. Dianggap bahwa standar itu sangat jauh dari standar Bank Dunia sebesar USD 2 per kapita per hari.

Kritikan itu tentu saja keliru karena standar yang digunakan Bank Dunia hanya USD 1,9 per kapita perhari itu pun berdasarkan “purchasing power parity” (PPP, paritas daya beli). Paritas daya beli tentu sangat jauh berbeda dibanding nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Paritas daya beli ditentukan dengan membandingkan harga untuk membeli satu bundel barang dan jasa di masing-masing negara. Harganya tentu berbeda-beda meskipun dengan komposisi barang dan jasa dalam satu bundel sama.

Mari kita bandingkan nilai tersebut yang katanya standar kemiskinan jauh lebih rendah. Apa benar demikian?

Paritas daya beli di Indonesia sebesar 0,34 pada tahun 2020 terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa jika di Amerika harus mengeluarkan sebesar USD 1,9 per kapita per hari untuk membeli satu bundel kebutuhan barang dan jasa maka di Indonesia hanya mengeluarkan sebesar 0,34 dari USD 1,9 tersebut. Nilainya hanya mencapai Rp9.407 (kurs dolar per 1 September 2020 Rp14.563 per dolar AS).

Sekarang bisa dibandingkan mana yang lebih besar kan yah? Tentu GK Indonesia saat ini jauh lebih besar dibanding standar Bank Dunia. Rp15.298 per kapita per hari dibanding Rp9.407 per kapita per hari. Jika standar Bank Dunia tersebut yang digunakan maka akan semakin sedikit orang miskin di Indonesia.

Perlu juga diketahui bahwa standar yang digunakan di Indonesia ini sudah dipakai sejak tahun 1984 dengan berbagai penyesuaian-penyesuain. Standar ini sudah diakui oleh akademisi, Forum Masyarakat Statistik, serta dunia pun telah menggunakan sumber data tersebut.

Kemiskinan di Indonesia yang kembali meningkat sebesar dua digit atau mencapai 27,55 juta orang bukanlah kabar gembira. Kita seharusnya bahu membahu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya data berkualitas. BPS harus selalu didukung untuk menghasilkan tujuan tersebut. Kesadaran masyarakat untuk memberi dukungan penyediaan data berkualitas sangat diharapkan.

Selain itu dukungan anggaran yang cukup untuk selalu bisa menekan “sampling error’ dan “nonsampling error”. Perlu disadari bersama bahwa membangun data yang berkualitas memang mahal tetapi akan lebih mahal pembangunan jika tanpa data berkualitas.