Suap Hakim Itong, Pengacara dan Panitera Pengganti Dituntut Empat Tahun Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut masing-masing 4 tahun penjara pada Panitera Pengganti M Hamdan dan Pengacara RM Hendro Kasiono. Keduanya dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap dan menerima gratifikasi secara bersama-sama pada hakim Itong Isnaini Hidayat.

Tuntutan terhadap terdakwa Hamdan dan Hendro ini dibacakan oleh JPU KPK, Wawan Yunarwanto, Selasa (20/9), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan masing-masing pidana selama 4 tahun penjara," kata jaksa Wawan.

Dia menyatakan, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi untuk memenangkan perkara pihak-pihak tertentu yang disidangkan di pengadilan tempatnya bertugas. Nilai uang yang terbukti diterimanya total Rp76 juta.

Jaksa Wawan Yunarwanto menyatakan, uang senilai Rp71 juta yang diterima Hamdan merupakan gratifikasi dari banyak pihak terkait perkara yang disidangkan. Termasuk dari hakim Dede Suryaman, R. Yoes Hartyarso, R. Mohammad Fadjarisman dan beberapa pihak lain baik advokat maupun pencari keadilan.

Sedangkan Rp5 juta diterimanya dari hakim Itong Isnaeni Hidayat sebagai fee karena telah membantu setelah mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Made Sri Manggalawati melalui advokat RM Hendro Kasiono.

Selain dituntut pidana penjara, Hamdan juga dituntut membayar denda Rp25 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, dia juga dituntut mengembalikan gratifikasi yang diterimanya senilai Rp76 juta. Jika tidak, harta bendanya akan disita senilai gratifikasi tersebut.

Hamdan, menurut jaksa KPK, juga terbukti menerima suap senilai total Rp 450 juta dari Hendro terkait perkara permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang dimohonkan Achmad Prihantoyo melalui Hendro sebagai pengacaranya. Uang itu diberikan kepada hakim Itong melalui Hamdan agar permohonan tersebut dikabulkan.

Sementara itu, untuk pengacara Hendro, selain menjatuhkan pidana penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Terpisah, untuk sidang hakim Itong sendiri, masih pada tahap pemeriksaan terdakwa. Dalam kesempatan itu, Hakim Itong membantah semua tuduhan yang didakwakan padanya. Ia menyebut, bahwa selama ini dirinya tak pernah menyuruh ataupun menerima sejumlah uang dari terdakwa Hamdan.

"Waktu Hamdan bilang ada perkara, tidak pernah bicara tentang uang. Bahkan, saya sering ingatkan Hamdan jangan sampai meminta, menerima ataupun memeras pihak-pihak yang beperkara,” kata Itong.

Diketahui, sidang perkara tindak pidana korupsi gratifikasi suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya. Atas perkara ini, Itong tidak sendirian, ia pun didakwa bersama dengan M Hamdan; Panitera Pengganti, dan Hendro Kasiono; seorang pengacara, dalam berkas terpisah. Total suap yang diterima dalam perkara ini mencapai Rp545 juta.

Hakim Itong dan Panitera Pengganti M Hamdan pun dijerat dengan pasal berlapis. Diantaranya Itong Isnaeni dan Hamdan sebagai penerima suap didakwa pasal Kesatu: Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Sedangkan, terdakwa Hendro Kasiono sebagai pemberi suap didakwa Kesatu: Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [fik]