Subsidi BBM Kuras Keuangan Negara, Begini Solusi Atasi Krisis Energi

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyatakan, konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dunia terkerek naik hingga di atas USD 100 per barrel. Hal itu membuat pemerintah Indonesia harus memikirkan ulang harga BBM bersubsidi yang berlaku saat ini.

"Wajar apabila harga BBM bersubsidi ini ditinjau kembali. Sebab kenaikan harga minyak dunia berpotensi menguras keuangan negara apabila penyesuaian harga BBM bersubsidi tak dilakukan," ujar Hery dikutip Senin(29/8).

Apalagi, sambung Hery, banyak pihak yang menilai subsidi BBM ini 'bocor' atau tidak tepat sasaran. Sehingga, diperlukan rumusan kebijakan subsidi yang tepat agar tepat sasaran.

"Jangan sampai subsidi dinikmati justru oleh orang-orang kelas menengah ke atas, yang sejatinya bukan kalangan yang berhak mendapatkan subsidi," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Pakar Energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr Yuli Setyo Indartono menekankan, perlunya eksplorasi dan peningkatan penggunaan energi bauran dan energi terbarukan, guna menanggulangi krisis energi saat ini. Apalagi tidak ada jaminan harga BBM tidak naik lagi di masa mendatang.

Karena itu, Yuli Setyo menyatakan pentingnya peningkatan penggunaan biodiesel, gasifikasi batu bara dan biomass.

"Kendaraan elektrik juga opsi yang tepat. Norwegia misalnya sudah mencapai 94 persen, dan subsidinya pun menyasar segmen masyarakat yang tepat," ujar Yuli.

Yuli pun mengingatkan pemerintah, insentif bagi rakyat di tengah kenaikan harga BBM tidak hanya berupa Bantuan Langsung Tunai(BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos), seperti saat ini.

"Tetapi subsidi bisa juga dilebarkan sehingga mencakup kompor listrik atau kendaraan listrik. Insentif yang cukup bermanfaat bagi rakyat saat ini," ujarnya.

Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan pun sependapat dengan opini Yuli. Imron menyatakan, memang sudah waktunya penggunaan energi bauran serta enerji baru dan terbarukan ditingkatkan guna menggantikan energi fosil, yang tidak sustainable (emisi karbon).

"Energi fosil ini tidak berkesinambungan, dan juga tak ramah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkannya," ujarnya.

Imron melanjutkan, fluktuasi harga minyak dunia juga membuat energi fosil semakin tak menguntungkan bagi Indonesia dalam jangka panjang.

"Kenaikan harga minyak dunia membuat APBN kita tertekan, sehingga semakin membuka mata kita bahwa energi terbarukan harus memegang peranan penting ke depannya," jelas Imron.

Harga BBM Tanpa Subsidi

Pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi. Pembahasan ini sangat mendesak karena subsidi energi termasuk untuk BBM terus membengkak karena mahalnya harga minyak dunia.

Bahkan, sejumlah menteri bidang perekonomian telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana kenaikan harga BBM. Dalam rapat tersebut, semua opsi dibahas untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat.

"Banyak opsi (yang dibahas). Bisa pembatasan, bisa kenaikan (harga BBM)," kata Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/8).

Hingga saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM ini. Namun demikian, berapa banyak sebenarnya pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM? dan berapa harga seharusnya Pertalite dan Solar Subsidi?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, harga keekonomian Pertalite, Pertamax dan Solar kian melambung jauh di bawah nilai jualnya saat ini.

Harga Pertalite (RON 90) plus subsidi pemerintah kini dijual di angka Rp7.650 per liter. Sementara Solar (CN 48) dibanderol Rp5.450 per liter, dan Pertamax (RON 92) Rp12.500 per liter.

"Keekonomian harga Pertalite Rp17.200 (per liter), kalau Solar CN 48 Rp17.600 (per liter), Pertamax Rp19.900 (per liter)," terang Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) USD 105 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.700 per USD, dia menyebut subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bahan bakar pertalite, solar, pertamax hingga LPG 3 kilogram menjadi sangat besar.

Sri Mulyani memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara itu, untuk HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Harga pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, untuk HJE pertamax yang ditetapkan saat ini sebesar Rp12.500 per liter, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp17.300 per liter. Sehingga, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp4.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Setiap orang mampu yang mobilnya bagus membeli pertamax, per liternya mendapatkan subsidi Rp4.800," ujar Sri Mulyani.

Tanda Kenaikan BBM

Wacana kenaikan harga BBM tengah dibahas pemerintah. Sinyal itu semakin kuat. Setelah pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp24,17 triliun.

Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).

Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp12,4 triliun," kata dia.

Adapun mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan mendapatkan tambahan uang tunai Rp 150 ribu per KPM selama 4 bulan. Namun dalam pembayarannya akan diberikan 2 kali masing-masing Rp300 ribu.

"Ini diberikan lewat saluran pos seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta. Bantuan yang diberikan Rp600 ribu dengan satu kali pembayaran.

"Diberikan kepada 16 juta pekerja. Total anggarannya Rp 9,6 triliun. Ini akan diterbitkan juknisnya oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran," kata dia.

Sumber: Liputan6.com [rnd]