Subsidi Gaji Pegawai Maskapai Dinilai Lebih Pas dibanding Hapus Airport Tax

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menganggap kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemnhub) memberikan subsidi biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax kepada penumpang angkutan udara, dinilai tidak tepat.

Hal ini dikarenakan kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dia menilai, jika ingin membantu maskapai di tengah pandemi, ada cara lain.

“Kalau mau bantu beban operasional maskapai dan karyawan harusnya ada bantuan subsidi gaji itu jauh lebih bermanfaat untuk cegah PHK massal,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Minggu (25/10/2020).

Bhima juga menyarankan agar kasus positif harus diturunkan secara signifikan, sehingga dengan sendirinya konsumen atau pelancong akan memakai jasa penerbangan.

“Logikanya kurang masuk ketika wabah Covid-19 masih tinggi dengan kasus harian diatas 3.000-4.000 kasus namun diskon penerbangan diberikan. Mobilitas masyarakat untuk bepergian pun masih rendah karena belum yakin pada penanganan Covid-19,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, kasus pandemi Covid-19 diturunkan dulu angka penularannya secara kontinu dan konsisten, baru setelah itu ada pemulihan sektor pariwisata dan penerbangan udara, seperti subsidi airport tax tersebut.

“Jangan dibolak-balik kasih diskon tapi masih antisipasi penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

Subsisi Airport Tax

Aktivitas keberangkatan di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/3/2020). Dirut PT Angkasa Pura II M Awaluddin mengatakan, penyebaran virus corona (COVID-19) pada Februari 2020 mengakibatkan 735 penerbangan tujuan internasional dibatalkan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Aktivitas keberangkatan di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/3/2020). Dirut PT Angkasa Pura II M Awaluddin mengatakan, penyebaran virus corona (COVID-19) pada Februari 2020 mengakibatkan 735 penerbangan tujuan internasional dibatalkan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menyatakan, stimulus ini diharapkan bisa memberikan keringanan bagi penumpang untuk bepergian yang akhirnya akan membangkitkan industri lain seperti pariwisata, UMKM dan lainnya.

Adapun, kebijakan ini akan berlaku efektif 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020, serta berlaku untuk rute domestik saja.

Kemudian, hanya penumpang yang berangkat dari 13 bandara saja yang mendapatkan keringanan ini. Bandara tersebut ialah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Hang Nadim, Batam (BTH), Kualanamu, Deli Serdang (KNO), I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS).

Lalu Bandara Yogyakarta Internasional, Kulon Progo (YIA), Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Internasional Lombok, Praya (LOP), Jenderal Ahmad Yani, Semarang (SRG), Sam Ratulangi, Manado (MDC), Komodo, Labuan Bajo (LBJ), Silangit (DTB), Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), Adi Sucipto, Yogyakarta (JOG).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: