Sucofindo dukung mitigasi perubahan iklim melalui jasa monitoring

PT Sucofindo sebagai anggota Holding BUMN Jasa Survei berpartisipasi aktif mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim melalui layanan jasa monitoring dan audit berbasis Nature Base Solutions (NBS).

Direktur Komersial PT Sucofindo Darwin Abas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu,
mengatakan, hal ini sejalan dengan dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) dan misi perhelatan Conference of The Parties ke-27 (COP 27), yang terlaksana di Mesir.

Penerapan prinsip NBS juga sesuai dengan Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012: Rencana Strategis Nasional Ekosistem Mangrove.

Baca juga: PBB publikasikan rancangan kesepakatan iklim COP27

“Pada COP 27, Sucofindo mengusulkan penyediaan jasa monitoring dan audit. Layanan monitoring kami didukung oleh teknologi mutakhir dengan menggunakan pemindaian cepat. Nantinya, monitoring tersebut mampu memberikan gambaran akurat mengenai kondisi real lapangan proyek dengan light detection and ranging,” kata Darwin Abas .

Untuk layanan audit, Sucofindo memiliki layanan audit berbasis ISO 17029, ISO 14065:2020 dan ISO 14064-Series.

Layanan ini meliputi validasi dan/atau verifikasi informasi lingkungan hidup terkait perencanaan dan/atau kinerja keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan/atau konservasi hutan dan mangrove.

Darwin optimistis melalui layanan monitoring dan audit PT Sucofindo mampu mendukung klaim keberhasilan investasi proyek karbon biru berbasis NBS yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan Swasta.

“Penerapan prinsip NBS dalam karbon biru mampu menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

Baca juga: Pendekatan mitigasi dan adaptasi jadi strategi capai netralitas karbon

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim dalam pertemuan koalisi menteri keuangan untuk perubahan di Conference of the Parties (COP)-27 UNFCCC di Mesir.

Suahasil juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim sebagaimana tampak dari reformasi penganggaran demi mendukung upaya mengatasi perubahan iklim, dan penciptaan berbagai skema pendanaan inovatif berbasis syariah baik melalui skema Sovereign Green Sukuk, Green Sukuk Retail serta SDG Bonds.

Pemerintah memprioritaskan pencapaian target komitmen net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat melalui mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) yang akan melakukan percepatan pengakhiran periode masa operasional PLTU batu bara sekaligus membangun energi baru terbarukan (EBT) sebagai salah satu alternatif utama.