Sudrajad Dimyati jadi Tersangka Korupsi, DPR Cabut Persetujuan Sebagai Hakim Agung

Merdeka.com - Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mencabut persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai hakim Mahkamah Agung. Pencabutan itu diajukan oleh Komisi III DPR saat rapat paripurna Ke-8 Masa Sidang I Tahun 2022-2023. Pencabutan persetujuan karena Sudrajad terlibat kasus korupsi.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

Hal itu pun disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

Hasil Rapat DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh membacakan hasil rapat internal komisi hukum membahas operasi tangkap tangan terhadap Sudrajad. Pencabutan persetujuan terhadap Sudrajad merupakan bagian fungsi pengawasan DPR.

"Menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara," ujar Pangeran.

Politikus PAN ini mengatakan, Komisi III tidak hanya bertanggungjawab melakukan uji kelayakan dan kepatutan hakim agung. Tetapi juga harus melakukan evaluasi kinerja penjabat negara yang menjadi mitra komisi.

Sudrajad dinilai telah melanggar moral dan integritas sehingga diputuskan dicabut persetujuan Hakim Agung Sudrajad yang telah melalui uji kepatutan dan kelayakan pada 18 September 2014 dan telah disetujui di rapat paripurna pada 23 September 2014.

"Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung atas nama Sudrajad Dimyati," jelas Pangeran. [gil]