Suharso Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi, Ini Komentar PPP

Daurina Lestari, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, angkat bicara mengenai dilaporkannya Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa oleh politikus senior PPP, Nizar Dahlan kemarin.

Suharso dilaporkan ke KPK terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Menurut Syaifullah, Nizar bukan lagi pengurus Partai PPP. Selain itu, jika pelaporan itu adalah hak Nizar.

"Yang pertama Nizar itu bukan anggota majelis pakar berdasarkan SK menteri hukum dan HAM tahun 2018 tentang perubahan pengurus DPP PPP masa bakti 2016-2021. Jadi Silakan. Silakan saja kalau mau melaporkan," kata Syaifullah saat dikonfirmasi VIVA, Jumat, 6 November 2020.

Baca juga: Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK karena Jet Pribadi

PPP tetap menyiapkan sejumlah langkah terkait pelaporan ini. Namun Syaifullah tidak menyebutkan secara rinci langkah apa yang akan dilakukan menyikapi laporan ini.

"Kalau sudah betul dilaporkan tentu kita akan mengambil langkah-langkah. Jika memang dilaporkan secara hukum, maka kami juga akan menyiapkan langkah-langkah, penyelesaiannya juga secara hukum," ujarnya.

Syaifullah menambahkan, partai berlambang kabah tersebut, saat ini tengah mempersiapkan Muktamar IX. Jika memang pelaporan tersebut ada kaitannya dengan pertarungan perebutan ketua umum, maka diharapkan tidak perlu menggunakan cara seperti itu.

"Kita ini sedang sibuk menghadapi muktamar ke IX, dari tanggal 19 sampai 21 Desember. Problemnya itu adalah kita sudah terlalu lelah bertengkar, jadi sebaiknya semua pihak itu menahan diri. Kalau punya calon yang lain silakan bersaing secara adil," ujar Syaifullah

Terkait penggunaan jet pribadi oleh Suharso yang disponsori pihak lain, Syaifullah memastikan hal itu bukan merupakan gratifikasi, karena tidak terkait proyek yang ada di kementerian.

"Tidak lah ini kan masalahnya Pak Suharso keliling Indonesia untuk konsolidasi. Yang pertama konsolidasi muktamar, yang kedua konsolidasi pilkada. Tentu kita kan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, jadi kalau ada yang ingin memberikan pinjaman itu atas kemauan sendiri boleh kan. Tidak ada hubungannya dengan proyek kementerian," ujarnya.