Sumbar dukung APPSI komunikasikan penghapusan honorer dengan pusat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung rencana Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mengomunikasikan kembali wacana penghapusan honorer pada pemerintah pusat.

"Pada pertemuan APPSI di Bali 9-11 Mei 2022, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan. Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu.

Menurutnya Ketua APPSI, Anies Baswedan akan membawa sejumlah gubernur untuk bertemu presiden dan MenPAN RB untuk membahas rencana tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.

"Namun apapun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," katanya.

Meski demikian ia mengakui penghapusan honorer pada 2023 nanti pasti akan berefek pada kinerja pemerintahan karena jumlah honorer di Sumbar cukup banyak mencapai 12 ribu orang.

Belum lagi efek domino karena honorer rata-rata telah berkeluarga sehingga efeknya juga akan dirasakan oleh keluarga, tidak hanya pribadi honorer.

"Karena dampaknya akan sangat besar, maka kita berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," katanya.

Solusi yang dilakukan adalah dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan kajian analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Hal itu akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan agar jika honorer dihapuskan, pelayanan dan kerja pemerintahan tidak terlalu terganggu.

Dengan dasar itu pula tenaga PNS seperti guru yang sebelumnya mengambil jam mengajar di sekolah swasta, akan difokuskan ke sekolah negeri.

Dengan demikian akan terbuka ruang bagi honorer guru untuk masuk di sekolah swasta.

Peluang lain yang bisa menampung tenaga honorer adalah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hanya saja, untuk BLUD ada syarat khusus yang dibutuhkan terkait profesionalitas.

Kemudian tenaga teknologi informasi (TI) kemungkinan bisa dipertahankan karena memiliki keahlian khusus. Kalau dirumahkan akan berisiko terhadap tugas pemerintahan. Peluang tersebut juga memiliki syarat karena pengadaannya akan menyatu dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kita juga akan tetap mendorong honorer untuk mendaftar CPNS dan diprioritaskan untuk PPPK," katanya.

Pemprov Sumbar, kata dia, juga akan mempersiapkan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi honorer agar nanti bisa mencari pekerjaan lain.

"Kita akan coba bantu dari perbankan juga untuk permodalan," kata Mahyeldi.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian dalam kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 di antaranya terkait anggaran dalam APBD 2023.

APBD 2023 mulai dibahas Agustus 2022, karena itu kepastian penghapusan tenaga honorer itu menjadi penting karena gaji honorer bersumber dari APBD.

Kemudian, berdasarkan perkiraan dengan beragam solusi yang diambil, kemungkinan hanya sekitar 20 persen dari 12.417 honorer yang bisa terserap. Selebihnya kemungkinan harus mencari pekerjaan baru.

Kepala BKD Sumbar Ahmad Zakri menyebut Sumbar juga telah mengusulkan1.829 formasi PPPK untuk 2023 masing-masing 1.601 guru dan 228 non guru (tenaga kesehatan, tenaga fungsional di OPD) dan itu diharapkan juga bisa menyerap honorer pada tahun 2023.

Baca juga: Komisi II DPR minta pemerintah pastikan nasib honorer sebelum 2023

Baca juga: DPR mendesak Kemendikbudristek segera akomodir 193 ribu guru honorer

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah kaji ulang penghapusan honorer

Baca juga: Kemenpan-RB akan gelar konferensi pers soal isu hapus honorer Senin

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel