Supaya Aman, Setiap Gedung Tinggi Harus Ada Pengawas Bangunan (Building Inspector)

RumahCom – Penerapan aturan dan pengawasan keamanan pada gedung tinggi masih sangat lemah. Dibutuhkan building inspector untuk menjamin keamanan sebuah gedung dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah sebelum gedung diserahterimakan.

Kita sudah kerap mengalami musibah kebakaran di gedung vertikal baik gedung lama bahkan gedung baru yang masih dalam tahap konstruksi. Sebut saja apartemen premium di Kompleks Kota BNI Jakarta yang sempat terbakar saat beberapa hari hendak melaksanakan topping off. Kemudian kompleks Neo SOHO di Central Park Grogol, hingga Apartemen Bellevue di Cinere, dan beberapa musibah kebakaran lainnya.

Beberapa kalangan menyebut kita baru bisa membangun dan belum siap dengan antisipasi maupun abai dengan standar baku keamanan pada sebuah gedung. Kerap didapati juga di gedung-gedung lama baik swasta maupun pemerintahan, beberapa alat pemadam tidak berfungsi, sprinkle yang tidak terhubung, alarm yang tidak berfungsi, dan banyak lagi selain inspeksi lembaga berwenang juga lemah.

Padahal, kita sudah memiliki standar aturan yang tegas namun implementasinya di lapangan masih sangat kurang akibat pihak penyelenggara yang abai dan instansi yang menginspeksi juga tidak tegas. Masih perlu terus dikampanyekan terkait standar keamanan gedung ini bukan hanya untuk pihak kontraktor maupun pemikik gedung tapi bagi semua pihak termasuk masyarakat apalagi tren gedung-gedung bertingkat di perkotaan masih akan terus berkembang.

Menurut Muhammad Joni, Sekretaris Umum Housing and Urban Development  (HUD) Institute, untuk menjamin keamanan gedung sebelum digunakan ada beberapa dokumen wajib yang harus disediakan. Antara lain sertifikat laik fungsi (SLF) yang harus ada dalam hal ini gedung apartemen sebelum diserahterimakan unitnya kepada konsumen. SLF menjadi kewajiban yang melekat pada seluruh pembangunan untuk menjamin mutu barang yang dijual dalam hal ini unit apartemen.

Mau membeli apartemen, sebaiknya pahami langkah mengajukan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) lewat video berikut ini.

“Kita sudah memiliki UU No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU Rusun) tapi isinya masih ambigu. Misalnya dalam pasal 79 ayat 2, bunyinya itu “dapat” sehingga terkesan SLF ini sifatnya tidak wajib. Mestinya frasa itu diubah menjadi wajib sehingga semua penyelenggara harus menjamin kalau gedungnya aman,” ujarnya.

Kenyataan lainnya ada permasalahan yang lebih kompleks lagi. Dalam hal pengembangan proyek mixed use dengan banyak tower gedung dan dibangun bertahap, kerap ada penyederhanaan dengan menggunakan SLF yang sama. Seharusnya setiap tower yang dibangun maka SLF-nya harus tersendiri dan begitu seterusnya setiap ada tower yang dibangun. Untuk mengawasi hal ini menjadi kewajiban dan kewenangannya pemerintah daerah yang kerap longgar dalam pelaksanaannya.

Untuk itu Joni menyarankan harus ada labour inspector dengan menunjuk pengawas ketenagakerjaan atau building inspector dan ini harus rutin dan tersistem melakukan pengawasan dan pengendalian gedung tinggi. Building inspector ini juga yang akan memastikan standar tinggi terkait pengawasan, pemeriksaan, hingga antisipasi terhadap risiko sekecil apapun.

“Sehingga jangan seperti yang selama ini terjadi, dokumen SLF hanya untuk memenuhi persyaratan formal perizinan saja. SLF ini harus bisa menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian dengan building inspector sebagain pelaksana teknis untuk menjamin keamanan gedung yang akan digunakan,” tandasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah