Surplus, Pemerintah Masih Tetap Impor Beras

  • Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNnews.com
    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNNEWS.COM - Serikat karyawan Bank BTN mengingatkan, Bank Mandiri miskin pengalaman dalam hal penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). …

  • Dahlan: Blok Mahakam untuk Pertamina  

    Dahlan: Blok Mahakam untuk Pertamina  

    Tempo
    Dahlan: Blok Mahakam untuk Pertamina  

    TEMPO.CO, Surakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menegaskan pemerintah akan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Dia mengaku sudah menolak permintaan perpanjangan kontrak dari pengelola sebelumnya, Total E&P Indonesie dari Perancis. …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

TEMPO.CO, Depok - Kurun lima tahun terakhir produksi beras Indonesia telah memenuhi rasio kebutuhan konsumsi masyarakat. Kepala Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, Ahmad Suryana mengatakan produksi beras per Oktober 2012 mencapai 38 juta ton. Empat juta ton lebih banyak dari konsumsi beras di Indonesia yang hanya mencapai 34 juta ton per tahun. 

"Produksi padi kita sudah memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir, tahun ini kita kelebihan empat juta ton," katanya dalam acara peluncuran buku "One Day No Rice" karya Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Minggu, 11 November 2012.

Menurut Ahmad, walaupun sudah surplus, sampai saat ini Indonesia masih perlu mengimpor karena banyak masyarakat yang melakukan penyimpanan beras di penggilingan. Tercatat sebanyak 1,5 juta ton beras masih disimpan di penggilingan. "Selain itu, pemerintah juga butuh simpanan untuk program raskin (beras miskin) sebesar tiga juta ton," kata dia.

Ahmad mengatakan impor beras sebenarnya merupakan alternatif terakhir dalam memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Hal itu dilakukan bila penyediaan pangan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan tidak terpenuhi."Alternatif terakhirnya dengan mengimpor," kata dia.

Ahmad berharap Indonesia terus meningkatkan produksi beras. Selain itu, ketahanan pangan juga harus dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Saat ini, ditargetkan terjadi penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun," katanya.

Dengan begitu, Ahmad berharap hal itu bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi lebih baik. Selama ini, masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dari beras. "Padahal, terlalu banyak karbohidrat juga tentu tidak baik karena pola makannya tidak seimbang,"kata dia.

Suryana mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi atau One Day No Rice yang dipimpin Wali Kota Depok merupakan salah satu semangat untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya dari beras. "Namun juga bisa diganti dengan karbohidrat lokal non padi," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid juga mengapresiasi program one day no rice Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. "Ini merupakan langkah yang baik dimana pemimpin di tingkat lokal memikiran kebutuhan di tingkat nasional,"ujar dia.

Nur Mahmudi mengatakan gerakan Sehari Tanpa Nasi tersebut merupakan aplikasi dari peraturan pemerintah soal diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Sehingga nasi, bisa diganti dengan karbo non padi yakni ubi, singkong, jagung, sagu, tiwul, gembili, dan bahan lainnya. Ia juga mengaku seringkali mendapatkan cibiran banyak pihak dalam menggerakkan program tersebut.

"Saya selaku aparat pemerintah daerah sesuai amanat UU No 7/1996, peraturan presiden tahun 2009, ditindaklanjuti pak gubernur," kata dia.

ILHAM TIRTA

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...