Survei: Mayoritas Guru Setuju Sekolah Tatap Muka Mulai Januari

Daurina Lestari, Anwar Sadat
·Bacaan 3 menit

VIVA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survei terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Hasil survei tersebut menyatakan ada 49,36 persen guru setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021. Kemudian ada sebesar 45,27 persen tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37 persen.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, mengatakan, jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 3.215 orang. Adapun alasan yang dipilih responden yang setuju sekolah tatap muka dibuka Januari 2021 yaitu, pertama jenuh mengajar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebanyak 22 persen.

Kedua, materi sulit/sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring sebanyak 54 persen, dan yang ketiga sebagian siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3 persen.

Baca juga: FPI Berubah Jadi Front Persatuan Islam, Ini Kata Mahfud MD

Alasan keempat, sinyal yang tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ dan itu dialami oleh 5,8 persen responden. Kemudian alasan lain-lain sebanyak 8,9 persen, menuliskan bahwa wilayah responden mengajar merupakan wilayah kepulauan yang masuk zona hijau/kuning.

"Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali," kata Heru, dalam keterangannya, Jumat 1 Januari 2021.

Tidak setuju

Sementara jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2.948 orang. Responden yang menyatakan tidak setuju sekolah tatap muka di buka pada Januari 2021 memiliki beberapa alasan.

Sebanyak 40,70 persen responden menilai kasus COVID-19 masih tinggi, kemudian ada sebanyak 27,74 persen responden khawatir tertular COVID19 di sekolah, dan ada sebanyak 10,44 persen responden sudah berusia di atas 50 tahun sehingga khawatir penularan COVID-19.

Selain itu, ada sekitar 14,31 persen responden menilai Infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai, dan sebesar 6,8 persen menjawab alasan lainnya. Jawaban lainnya di antaranya adalah belum ada sosialisasi protokol kesehatan dari pihak sekolah, dan Tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular COVID-19.

"Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemic belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular COVID 19, apalagi untuk guru-guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan disertai pula dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung dan lain-lain," ujarnya.

Atas temuan survei itu, FSGI memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya adalah mendorong pemerintah daerah untuk hati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021. FSGI juga mendorong pemerintah tetap menetapkan bahwa 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap, namun bukan berarti pembelajaran tatap muka dilakukan pada 4 Januari 2021, karena masih butuh waktu lama dalam penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

"Ketiga FSGI mendorong pembukaan sekolah di mulai dari kelas paling atas, pada jenjang paling tinggi dan disertai uji coba dengan 25 persen siswa, dan keempat FSGI mendorong tes antigen untuk seluruh pendidik, dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi google form yang dilakukan pada 19-22 Desember 2020. Survei diikuti oleh 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Para guru dalam survei ini mengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52 persen, yang mengajar jenjang SD/sederajat sebanyak 25,32 persen, yang mengajar jenjang SMA 15,35 persen dan jenjang SMK 14,60 persen. Sedangkan sisanya 0,21 persen mengajar di SLB (Sekolah Luar Biasa). Adapun wilayah kerja responden mayoritas berada di Pulau Jawa 63,7 persen, sedangkan di luar Jawa hanya 36,3 persen.