Survei: Mayoritas Responden Pilih Utang Negara Bertambah Asal Harga BBM Tak Naik

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September 2022 lalu. Keputusan ini diambil pemerintah setelah sebelumnya mengumumkan tambahan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga pangan dan BBM.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa mayoritas responden menolak kenaikan harga BBM. Sebanyak 58,7 persen responden memilih utang negara bertambah demi membuat harga bensin subsidi lebih murah di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Lagi-lagi hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak usah dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan saat merilis hasil survei di akun Youtube Lembaga Survei Indonesia LSI-Lembaga, dikutip Selasa, (6/9).

Sementara itu, hanya 26,5 persen responden yang setuju pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kenaikan tersebut bertujuan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membayar kompensasi dan subsidi energi.

"Jadi kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan populer saya kira," kata dia.

Mayoritas Responden Ingin Subsidi Barang

Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan mayoritas masyarakat atau 58,1 persen responden memilih subsidi pemerintah diberikan dalam bentuk barang. Tujuannya agar harga barang yang disubsidi menjadi lebih murah dan dinikmati semua lapisan masyarakat.

"Mayoritas lebih setuju dengan pendapat subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat," katanya.

Sedangkan 39,5 persen memilih subsidi dari pemerintah diberikan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok yang berhak menerima subsidi. Artinya, penerima subsidi ditentukan pemerintah yang sasarannya kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Yang cenderung memilih subsidi langsung, subsidi diberikan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan ini 39 persen," kata dia.

Sisanya 2,24 persen responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan cara pemberian subsidi yang tepat kepada masyarakat. Sehingga menurut Hanan, lebih banyak masyarakat yang memilih subsidi pemerintah diberikan langsung melalui barang bukan masyarakat yang menjadi target subsidi.

"Jadi memang mayoritas memilih ke harga barangnya," kata Hanan.

Pengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat ke Presiden Jokowi

Hanan mengatakan, keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga bensin ini akan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Namun hal tersebut baru akan terlihat dampaknya dalam beberapa waktu ke depan.

"Nanti kita lihat keputusan pemerintah ini nanti punya efek negatif terhadap kepuasan presiden tapi beberapa bulan kedepan," kata dia.

Sebagai informasi, survei nasional yang dilakukan LSI ini berlangsung pada 13-21 Agustus 2022 dengan metode multistage random sampling. Survei ini dilakukan kepada 1.220 responden yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Adapun tingkat margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). [idr]