Survei SMRC: Pendukung Anies Capres Cenderung Menolak Pembubaran FPI

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) cenderung menolak keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan klaster tertentu,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam konferensi pers daring pada Selasa (6/4/2021).

Dilihat dari sisi pilihan capres, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 73 persen dari pendukung Anies yang menyatakan menolak pembubaran FPI.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat yang setuju pembubaran FPI adalah warga pendukung Tri Rismaharini (86 persen) dan Ganjar Pranowo (80 persen).

Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PAN (76 persen), PKS (68 persen), dan PPP (66 persen).

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDIP (88 persen), NasDem (72 persen), dan PKB (70 persen).

Dilihat dari sisi etnik, yang paling kuat menolak pembubaran FPI adalah warga Betawi (80 persen). Sedangkan dari aspek tempat tinggal, yang terkuat menolak pembubaran FPI adalah warga DKI Jakarta (66 persen). Sementara yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur (78 persen).

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran FPI atas dasar kepuasan terhadap kinerja presiden. Sekitar 68 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan mendukung pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju hanya 25 persen.

Sebaliknya, 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja presiden menyatakan tidak setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang setuju hanya 32 persen.

Metode Survei

Penelitian SMRC atas kinerja Jokowi dilakukan pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia, Jakarta, Minggu (17/4/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Penelitian SMRC atas kinerja Jokowi dilakukan pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia, Jakarta, Minggu (17/4/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Saidiman menjelaskan survei dilakukan pada 28 Februari - 8 Maret 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.064 atau 87 persen.

"Sebanyak 1.064 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3.07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Yang tak bisa diwawancarai sebagian besar mereka tidak ada di tempat, di luar rumah atau luar kota," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

"Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: