Surya Paloh: Presiden Harus Revisi UU Wantimpres

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh merangkap jabatan di partai politik sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

"Wantimpresnya saja tak boleh menjabat jabatan resmi di struktural partai, apalagi kalau presiden. Jadi, saya sarankan segera Pak SBY, walaupun saya bukan anggota Wantimpres di luar, segera itu perbaiki UU Wantimpres," kata Surya Paloh di Bekasi, Minggu.

Suryo Paloh mengemukakan hal itu ketika menanggapi terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat usai menghadiri acara "Pesta Rakyat dan Panen Raya Petani" di Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut dia, bila melihat Undang-Undang Wantimpres mengisyaratkan anggota Wantimpres tidak diizinkan menjabat sebagai ketua umum partai ataupun pengurus teras partai.

"Saya pikir begini, yang paling pokok adalah bagaimanapun sepanjang `rule of the law` atau `rule of the game` itu berjalan sebagaimana mestinya, enggak ada masalah. Kalau undang-undang itu masih berlaku, seharusnya aturan itu direvisi," ujarnya.

Kendati sudah resmi menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Surya mengimbau Yudhoyono agar tetap fokus bekerja sebagai Kepala Negara pada sisa masa pemerintahannya.

Ketika ditanya apakah rangkap jabatan itu akan mengganggu kinerja SBY, Surya mengatakan bahwa hal itu hanya presiden yang tahu.

"Mengganggu atau tidak itu yang paling tahu Pak SBY. Kejujuran hati dan akal sehat beliau," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara musyawarah dan mufakat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hingga berakhir periode 2013--2015.

"Menimbang memutuskan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata pimpinan Majelis Sidang Amir Syamsuddin dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu (30/3).

Yudhoyono bersedia menjadi ketua umum dengan dua syarat, yakni hanya bersifat sementara semata-mata untuk penyelamatan partai dan sejumlah tugas diserahkan kepada ketua harian dan wakil majelis tinggi.

"Suasana batin, aspirasi, mata beliau mengatakan bersedia dengan syarat jabatan tersebut dijalankan benar-benar bersifat sementara. Beliau katakan ingin hanya dalam proses penyelamatan, konsolidasi partai, paling lama dua tahun," katanya.

Setelah dua tahun, Yudhoyono meminta menggelar kongres kembali. Syarat kedua, membentuk ketua harian untuk membantu tugasnya selain sebagai kepala negara.

"Supaya bisa berkonsentrasi menyelenggarkan, pengurus harian di bawah ketua harian, beliau ingatkan hampir semua tugas ketua umum akan diselesaikan oleh ketua harian," katanya.

Amir melanjutkan tugas ketua dewan pembina juga diserahkan kepada wakil ketua majelis tinggi.

Dukungan kepada Yudhoyono untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat juga disampaikan Ketua DPD Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur yang sepakat mendukung Yudhoyono. Para Ketua DPD ini juga menghendaki dipilihnya Ketua Harian Partai Demokrat untuk membantu tugas-tugas Yudhoyono yang juga Kepala Negara.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.