Susul Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khadjar Kembali Penuhi Panggilan Bareskrim

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar telah kembali memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri berkaitan dugaan dugaan penyelewengan dana yang dikelola lembaga tersebut.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ibnu tiba di lobby Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 12.38 Wib dengan memakai kemeja warna abu-abu dipadukan celana jeans biru, tanpa sempat memberikan keterangan terkait pemeriksaan ini.

Kedatangannya sempat luput dari perhatian awak media, karena Ibnu yang saat tiba memakai topi hitam langsung masuk ke batas pintu masuk protokoler Gedung Bareskrim Polri.

"Itu sudah masuk pakai topi hitam," kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji saat dikonfirmasi, Senin (11/7).

Kehadiran Ibnu hari ini juga menyusul Mantan Presiden ACT, Ahyudin yang telah datang pagi tadi untuk menjalani pemeriksaan yang sama. Mereka kembali diperiksa berkaitan dugaan penyelewengan dana yang dikelola lembaga filantropi tersebut.

"Iya udah (Ahyudin sudah datang), pemeriksaan sedang berlangsung," kata Andri.

Adapun pemeriksaan Ahyudin dan Ibnu Khajar merupakan kali kedua mereka dimintai keterangan. Sebab, kedua petinggi ACT sempat diperiksa pada 8 Juli lalu dan diputuskan kembali diperiksa pada hari ini.

Eks Presiden ACT Ahyudin rampung menjalani pemeriksaan sementara pada Jumat, 8 Juli. Sekitar 12 jam dia dimintai keterangan seputar legalitas yayasan amal tersebut.

Sementara Ibnu Khajar yang juga diperiksa pada hari yang sama tak sedikitpun memberikan keterangan kepada media. Dia enggan memberikan komentar dan terlihat ingin menghindari wartawan.

Dugaan Penyimpangan Uang

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa mantan presiden lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin dan petinggi ACT Ibnu Khajar. Pemeriksaan keduanya dilakukan pada Jumat (8/7) kemarin.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pemeriksaan terhadap pengurus ACT berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para pengurus dalam mengelola dana.

"Telah dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (9/7).

Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ACT telah mengelola dana sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018 lalu.

"Namun pada pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR tersebut, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial/CSR tersebut dan pihak Yayasan ACT tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial/CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana sosial/CSR tersebut," ujarnya.

Ramadhan menyebut, total dana CSR untuk para korban dari pihak Boeing yang dikelola oleh ACT yaitu sebesar Rp138.000.000.000. Saat itu, pihak Boeing pun memberikan dua jenis dana kompensasi yaitu dana santunan tunai dan non tunai kepada ahli waris para korban sebesar USD 144.500 atau setara Rp2.066.350.000.

"Di mana dana tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh para ahli waris korban melainkan harus menggunakan lembaga/yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Boeing, di mana salah satu persyaratan tersebut adalah lembaga/yayasan harus bertaraf Internasional," jelasnya.

Kemudian, ahli waris para korban pun dihubungi oleh ACT untuk meminta rekomendasi kepada pihak Boeing agar dana CSR tersebut bisa dikelola. Saat itu, dana sosial disebut untuk membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari ahli waris para korban.

"Setelah pihak Boeing menunjuk Yayasan ACT untuk mengelola dana sosial/CSR tersebut, pihak Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial/CSR yang diterimanya dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT," ungkapnya.

"Bahwa diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan/menggunakan seluruh dana sosial/CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial/CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada Yayasan ACT dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan/kepentingan pribadi Ketua Pengurus/presiden (Ahyuddin) dan wakil Ketua Pengurus/vice president," katanya. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel