Syarat Kesehatan Calon TKI Diperketat

Liputan6.com, Solo: Syarat kesehatan bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) diperketat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon TKI. Hal ini ditegaskan Sekretaris Utama BNP2TKI Edy Sudibyo dalam pembukaan Rapat Teknis Daerah BP3TKI Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, di Hotel Lor-In Surakarta, Kamis (8/12/2011). Tema rapat kali ini adalah "Implementasi Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Serta Penyusunan Data Pencari Keja-CTKI".

 

Edy Sudibyo menegaskan, setiap sarana kesehatan (Sarkes) TKI mutlak harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan. "Begitu ditetapkan menjadi sarana kesehatan oleh Menteri Kesehatan, berhak memeriksa siapa saja yang menjadi calon TKI. Siapa pun juga calon TKI dan ke mana pun dia bekerja," tandas Sekretaris Utama BNP2TKI.

 

Menurutnya, Sarkes harus memiliki dokter spesialis disamping dokter umum. Ini penting untuk memeriksa kelayakan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Jadi, tegas dia, pihak Kementerian Kesehatan berhak melakukan pengawasan untuk pemeriksaan kesehatan calon TKI ke luar negeri. "Pemeriksaan kesehatan harus meliputi kesehatan badan dan jiwa TKI. Ini harus diperhatikan Sarkes," tandasnya.

 

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon TKI, Pasal 5 menegaskan, Sarana kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI harus mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan dilakukan Tim Penilai yang dibentuk Menteri Kesehatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsure Kemenkes, Kemenakertrans, BNP2TKI dan organisasi profesi dokter.

 

Sesuai Pasal 6 Perpres tersebut, Sarkes milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan TKI harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Selain itu disyaratkan harus memiliki surat izin praktik dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi.

 

Menurut Edy Sudibyo, dengan pengawasan Sarkes yang ketat akan menjadikan kompetisi yang sehat dalam menangani pemeriksaan kesehatan calon TKI. "Kompetisi sehat maka yang diuntungkan adalah pelayanan. Kita hidup ini untuk memberikan pelayanan. Kalau kita tidak terlayani, haram hukumnya," tegasnya.

 

Ia menambahkan, TKI tidak hanya diperiksa kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan jiwa dan psikologi serta emosi untuk melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Sesuai pasal 25 Perpres, jelasnya, lembaga pemeriksaan psikologi yang dapat melakukan pemeriksaan psikologi terhadap calon TKI adalah yang mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk menteri beranggotakan dari unsur Kemenakertrans, BNP2TKI, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.

 

Dikemukakan pula, sistem komputerisasi tenaga kerja Indonesia (SISKOTKLN)  secara online mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan Sarkes Calon TKI/TKI. "Kenapa harus online Bahwa ada 600 ribu TKI yang ditempatkan di luar negeri, berarti ada 50 ribu TKI per bulan dari berbagai tempat untuk ke luar negeri. Jika ditangani manual, kurang baik," jelasnya.(ARI)