Syarat Perjalanan Sebelum dan Sesudah Mudik Diperketat, Ini Pendapat Organda

·Bacaan 5 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan di masa sebelum dan setelah larangan mudik berlangsung (6-17 Mei 2021), yakni pada 22 April-24 Mei 2021.

Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan, aturan baru tersebut telah menimbulkan persepsi di sebagian masyarakat bahwa larangan mudik diperpanjang hingga 22 April kemarin.

"Masyarakat bisa aja berpikir, jangan-jangan ini enggak boleh (mudik), karena yang dari tanggal 6-17 Mei kan memang larangan mudik. Kata-kata perketat itu mungkin menjadikan paham mereka itu ditambah waktunya," kata Ateng kepada Liputan6.com, Jumat (23/4/2021).

Lantas, apakah persepsi tersebut turut mempengaruhi okupansi penumpang untuk bus antar kota dan antar provinsi (AKAP)?

Ateng menyebutkan, dirinya belum bisa menyampaikan perhitungan pasti apakah adendum pengetatan syarat perjalanan tersebut akan berpengaruh langsung ke angkutan darat.

"Kalau ditanyakan hari ini apa efeknya, saya belum bisa menjawab. Paling mungkin besok atau lusa, kita bisa mengevaluasi berdasarkan (permintaan) dua hari atau lebih (setelahnya)," jelasnya.

Jika sudah muncul volume penumpang pasca SE 13/2021 itu diterbitkan, ia menilai Organda bisa melihat persis bagaimana trennya, apakah aturan tersebut memang membuat masyarakat semakin ragu-ragu untuk berpergian atau tidak.

"Karena di sementara orang sendiri kan juga bingung, apa memang enggak boleh melakukan perjalanan atau apa. Padahal kan bukan itu. Tujuannya hanya untuk memperketat itu dengan antigen 1 hari berlakunya," ungkapnya.

"Tapi mungkin secara keseluruhan kita belum bisa membuat suatu kesimpulan. Meskipun potensinya (okupansi penumpang bus AKAP turun) rasanya ada," ujar Ateng.

Diperketat, Simak Syarat Perjalanan Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Penumpang memasukkan barang ke bagasi bus sebelum keberangkatan di Terminal Pulogebang, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Memasuki libur panjang, jumlah penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang tujuan Jawa dan Sumatera mengalami peningkatan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Penumpang memasukkan barang ke bagasi bus sebelum keberangkatan di Terminal Pulogebang, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Memasuki libur panjang, jumlah penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang tujuan Jawa dan Sumatera mengalami peningkatan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, pemerintah menambah aturan atau addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021). Adapun selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.

Menurutnya, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan Covid-19.

“Berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri,” kata Prof Wiku, Kamis (22/4/2021).

Dia menambahkan, berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 yaitu melalui pemendekan masa berlaku bagi pelaku perjalanan.

Pelaku perjalanan transportasi udara, laut, penyeberangan laut, dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara, Pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Hal yang harus ditekankan bahwa dalam masa pengetatan ini tidak ada kriteria khusus pelaku perjalanan sebelum larangan mudik sebagaimana yang ditetapkan di SE Satgas No.13 untuk periode peniadaan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Pengecualian

Prof Wiku menambahkan, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syaratperjalanan.

“Namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah,” kata Prof Wiku.

Adapun pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. Untuk pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan. Serta akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Prof Wiku mengimbau, pengisian e-HAC Indonesia bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia. Untuk Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

“Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Pada prinsipnya walaupun kita sudah mengantongi surat hasil negatif COVID-19, bukan berarti dapat menjamin kita senantiasa negatif, karena peluang penularan masih ada. Oleh karenanya pergunakan hak bepergian dari pemerintah secara bertanggung jawab, jika tidak mendesak, jangan pergi!,” kata Prof Wiku.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: