Tak Cuma Modal, Masalah Logistik Juga Hambat Perkembangan UMKM

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak Pandemi Covid-19. Dalam kajian Asian Development Bank (ADB), sebanyak 50 persen dari 64 juta pelaku UMKM terancam gulung tikar.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika menjelaskan, persoalan yang dihadapi UMKM di masa pandemi seperti saat ini tidak hanya persoalan permodalan semata. Melainkan ada faktor lain seperti pemasaran atau penjualan, ketersediaan bahan baku, hingga persoalan logistik yang mahal.

Dari catatannya, UMKM yang mengalami penurunan penjualan mencapai 22,90 persen. Kemudian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku sebanyak 20,01 persen. Sedangkan isu permodalan dialami oleh sekitar 19,39 persen.

Sementara sektor yang paling terdampak yaitu pedagang besar dan eceran 40,92 persen, penyedia akomodasi dan makanan dan minuman 26,86 persen. Dan sektor pengolahan yang terdampak sebanyak 14,25 persen.

"Jadi persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat," kata Ari dalam Webinar dengan tema Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas di Masa Pandemi, Rabu (24/2/2021).

Untuk mengatasi berbagai persoalan UMKM itu, Kemenkop UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan fasilitas ini diharapkan pelaku UMKM bisa terlepas dari jerat persoalan yang dialami sehingga nantinya bisa naik kelas secara bertahap.

Ari mendorong agar pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan media digital dalam pemasarannya. Sebab hingga saat ini baru sekitar 13 persen yang sudah melakukan digitalisasi dalam pengembangan dan pemasaran produk UMKM. Dengan digitalisasi juga akan tercipta efektifitas prodiksi hingga ke pengiriman.

"UMKM yang melek digital itu baru sekitar 13 persen, maka kita terus dorong mereka bisa masuk ke ranah digital sebab ini sebuah keniscayaan. Di masa pandemi seperti saat ini perilaku masyarakat beralih dan mengutamakan social distancing sehingga dalam melakukan kegiatan dan pemesanan menghindari kontak fisik. Jadi UMKM mau tidak mau suka tidak suka harus ikuti era digital, mereka harus go online," jelas dia.

Tren Belanja Online

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menanggapi biaya logistik mahal, Chief Commercial Officer SiCepat Ekspress, Imam Sedayu, menjelaskan bahwa pihaknya sangat komitmen untuk mendukung UMKM naik kelas dengan penyediaan layanan antar paket yang murah meriah. Diakuinya bahwa selama pandemi Covid-19 ini tren belanja online meningkat drastis yang pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah paket antaran yang harus diselesaikan oleh perusahaan ekspedisi ini. Dalam sehari pihaknya bisa melayani hingga 900 ribu paket di mana rata-rata merupakan paket dari para UMKM.

Dia tidak memungkiri bahwa selama ini biaya logistik yang mahal menjadi persoalan bagi kebanyakan UMKM. Untuk itu tahun lalu pihaknya meluncurkan layanan HALU. Dengan biaya paket mulai Rp5.000, diharapkan UMKM bisa terbantu. Layanan ini menjamin pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan rentang pengiriman paket sama dengan kelas reguler.

"Kita kerjasmaa dengan beberapa platfrom agar bagaimana kita punya service dengan biaya murah, kita juga belum lama ini launching layanan Gokil (Cargo Kilat) dengan tarif mulai Rp25.000 per 10 Kg. Juga ada layanan terintegrasi Clodeo yang mencakup manajemen inventory di pergudangan kami," kata Imam.

Untuk mempermudah akses UMKM mendapatkan gerai ekspedisi, SiCepat Ekpress menggandeng toko ritel Alfamart dan FastPay yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Para UMKM yang mendapat order paket bisa melakukan pengiriman dengan melalui dua Channel tersebut yang mudah ditemukan di setiap wilayah.

Peran Industri Logistik

Kue buatan UMKM terlihat di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Kue buatan UMKM terlihat di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi menambahkan, bahwa industri jasa logistik memang sangat berperan penting bagi kemajuan UMKM. Sebab dengan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan jumlah penduduk yang sangat besar, menjadikan jasa ekspedisi paling banyak dicari. Terlebih di era maraknya belanja online seperti saat ini.

Data menunjukkan bahwa industri jasa transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 lalu tumbuh sangat bagus yaitu mencapai 10,58 persen atau berada di atas pertumbuhan industri manufaktur. Terkait dengan peran industri ini terhadap peningkatan UMKM, menurutnya perlu ada upaya khusus agar skala ekonomi UMKM bisa ditingkatkan. Sebab ketika pengiriman produk masih bersifat mandiri maka justru itulah yang menyebabkan biaya logistik mahal.

"Dengan keterbatasan volime produksi dan sebagainya sehingga tidak mampu memenuhi skala ekonomi, maka sulit bagi UMKM bisa berdaya saing dengan produk luar negeri. Jadi skala ekonomi harus dipecahkan sebab jika tidak bisa diselesaikan mereka akan kalah saing," kata dia.

Untuk itu, dia berharap nantinya akan ada sebuah sistem terpadu yang dibangun pemerintah yaitu Supply Chain Center. Dengan keberadaannya maka biaya logistik, biaya pengadaan bahan baku, biaya produksi hingga inventory bisa ditekan dan lebih hemat. Pada akhirnya keberadaan Supply Chain akan mampu mendorong penurunan harga produk UMKM dengan tanpa mengabaikan kualitasnya.

"Dengan Supply Chian Center akan bantu UMKM untuk mengelola barang mereka secara efisien. Tetapi supply chain center ini tidak bisa didirikan tanpa dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah lintas sektoral, industri perbankan dan pegiat UMKM," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com