Tak Hanya Masyarakat Miskin, Kelas Menengah Rentan Terhadap Kenaikan Harga Pertalite

Merdeka.com - Merdeka.com - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Diperkirakan harga BBM jenis Pertalite akan mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per liter dari yang sekarang sebesar Rp7.650.

Ekonom Center of Economics Law and Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta pemerintah mencermati dampak yang terjadi jika harga Pertalite naik. Apalagi pada Juli 2022 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bahan pangan mencapai 11 persen.

"Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM?," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (31/8).

Bhima menuturkan, kenaikan harga Pertalite tidak hanya mengancam masyarakat miskin di Indonesia. Kalangan menengah juga rentan terhadap kenaikan BBM dengan RON 90 ini. Sebab, masyarakat kelas ini sebelumnya memang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax. Namun karena harganya naik menjadi Rp12.500 per liter, mereka pun beralih menggunakan Pertalite.

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," tutur Bhima.

"Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," sambungnya.

Efek Domino

Konsumsi belanja masyarakat yang berkurang ini bisa menimbulkan efek domino yang lebih luas. Penurunan permintaan barang bisa membuat sektor manufaktur terganggu dan berakhir pada tidak tercapainya target pemulihan ekonomi nasional.

"Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," kata dia.

Selain itu, kenaikan harga Pertalite bisa meningkatkan inflasi. Jika kenaikan terjadi dengan cepat, serapan tenaga kerja akan semakin terganggu.

Ancaman Indonesia mengalami stagflasi pun tak terhindarkan. "Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi," kata dia.

Akibatnya, tren pemulihan ekonomi di Indonesia yang sudah berjalan lama ini akan terganggu. Bahkan untuk kembali ke fase pemulihan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," pungkasnya. [idr]