Tak Hanya PNS, Mantan Anggota DPR dan MPR Ternyata Dapat Jatah Pensiun Seumur Hidup

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa skema pembayaran pensiun PNS, TNI dan Polri memberatkan atau jadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam setahun, pemerintah harus menyiapkan anggaran ratusan triliun untuk membayar pensiun dari pos anggaran belanja pegawai.

Rupaya, APBN tak hanya menanggung pembayaran pensiun untuk PNS, TNI dan Polri. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara, pemerintah juga harus membayar pensiunan bagi anggota DPR dan MPR yang habis masa jabatannya.

"Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis Pasal 26 UU tersebut.

Dalam beleid tersebut, anggota atau pimpinan DPR atau MPR bisa mendapatkan jatah pensiun jika mengakhiri masa jabatannya dengan hormat.

"Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis pasal 12.

Dana Pensiun Langsung Cair Setelah Sebulan Tak Menjabat

Mereka bisa mendapatkan pensiun sebulan setelah tidak lagi menjabat. Namun, jatah pensiun ini akan berhenti jika anggota meninggal dunia. Penghentian pembayaran pensiun dilakukan setelah 4 bulan penerima pensiun meninggal dunia.

"Penghentian pembayaran pensiun dilakukan pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia," tulis pasal 16 ayat (2) poin (a).

Meski begitu, istri atau suami sah dari penerima pensiun tetap akan mendapatkan jatah pensiun dari pasangannya yang meninggal dunia. Hanya saja besarannya setelah dari yang diterima saat penerima pensiun meninggal dunia.

"Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya," tulis Pasal 17 ayat (1).

Pemberian pensiun ini akan berhenti jika pensiun janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi. Pemberhentian dilakukan satu bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Sementara itu, besaran dana pensiun yang diterima tercantum pada Pasal 13 aturan tersebut. Besarnya pensiun pokok sebulan merupakan 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan. Adapun ketentuan besarnya pensiun pokok minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun. [idr]