Tak Mampu Bayar Denda PPKM Darurat, Penjaga Toilet Umum di Serang Ditahan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Serang - Tidak mampu membayar denda Rp100 ribu, ketika terjaring razia PPKM Darurat karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, penjaga toilet umum di Kota Serang, Boni Hamzah, memilih ditahan 1x24 jam.

Boni merupakan warga Kaliwadas, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, yang harus mendekam di Kantor Satpol PP Kota Serang hingga Kamis, 8 Juli 2021.

"Enggak punya uang (bayar denda), lagi (pandemi covid-19) kayak gini buat makan saja susah. Iya terpaksa (dikurung)," kata Boni dengan nada kesal, sembari digiring masuk ke dalam mobil, Rabu (7/7/2021).

Boni menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Alun-Alun Barat Kota Serang, Banten. Dia divonis bersalah lantaran tidak memakai masker saat pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat.

Total, ada 38 pelanggar prokes yang disidangkan oleh hakim, panitera dan penyidik dari PN Serang dan Polres Serang Kota.

"(Pelanggar) kebanyakan tidak pakai masker. Kita tetapkan denda, dari perdanya itu minimum denda Rp100 ribu sampai maksimum Rp200 ribu atau kurungan 1 sampai 3 hari. Para pelanggar itu rata-rata didenda Rp100 ribu, dan satu yang dikenakan kurungan," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Serang, Ulu Purnama.

Operasi Yustisi Berlangsung Selama PPKM Darurat

Masyarakat Pelanggar Prokes Menunggu Sidang Di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten. (Rabu, 07/07/2021). (Dokumentasi Polres Serang Kota).
Masyarakat Pelanggar Prokes Menunggu Sidang Di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten. (Rabu, 07/07/2021). (Dokumentasi Polres Serang Kota).

Rencananya, operasi yustisi akan diberlakukan selama PPKM Darurat untuk menertibkan masyarakat dalam melaksanakan prokes Covid-19. Masyarakat juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah, jika tidak memiliki keperluan yang mendesak.

Berdasarkan Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2021 tentang penanggulangan Covid-19, disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 20, dikenakan denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp200 ribu dan/atau dipidana dengan kurungan paling lama 3 hari.

"Sekarang PPKM darurat, kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi prokes ketat. Intinya masyarakat diimbau untuk mematuhi prokes, karena ini demi kepentingan masyarakat itu sendiri," dia menandaskan.

Simak video pilihan berikut ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel