Tak Pakai APBN, Proyek Ibu Kota Baru Bergantung Penuh pada Investasi

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, ia mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).

"Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Suharso menyatakan, pengerjaan ibu kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1 persen.

"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.

Menurut dia, pengerjaan awal ibu kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp 600 triliun, atau 25 persen dari total kebutuhan proyek ibu kota baru.

"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," ujar Suharso.

Suharso menilai, proyek infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Termasuk dapat menyerap antara 1,2-1,3 juta tenaga kerja.

"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.

Rancangan Ibu Kota Baru Rampung, Pembangunan Siap Kapan Saja

Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)
Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan rancangan utama dan rencana detail Ibu Kota Negara telah rampung diselesaikan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur bisa dilakukan kapan saja sesuai keputusan politik dari Presiden Joko Widodo.

"Bappenas telah menyelesaikan tugasnya membuat master plan dan detail plan. Kalau keputusan politik ini harus langsung dibangun kita bisa jalan dan kita sudah siap," kata Suharso dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Bali, Senin (28/12).

Selain terkait desain Ibu Kota Baru, Bappenas juga telah merampungkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru. RUU tersebut juga sudah masuk dalam antrean Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang selanjutnya akan dibahas di DPR.

"Jadi persiapannya sudah sedemikian rupa. RUU sudah siap, untuk membentuk badan otorita juga sudah siap," kata Suharso.

Bahkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan tinggal menunggu instruksi dari kepala negara untuk menjalankan program IKN ini. Dia berharap program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat segera direalisasikan agar proses pembangunan Ibu Kota Negara Bisa dimulai.

Sebab, kata Suharso, dengan dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini bisa mendorong dan mendongkrang program pemulihan ekonomi nasional yang telah luluh lantak akibat pandemi corona.

"Ini bisa jadi tren dan menciptakan lapangan pekerjaan. Transformasi ekonomi lebih cepat," kata dia.

Tak Gunakan Energi Konvensional

Alasannya lainnya, berbagai produk yang digunakan di Ibu Kota Negara baru tidak boleh lagi menggunakan energi konvensional. Harus menggunakan produk bersih seperti energi baru dan terbarukan. Sehingga penyerapan tenaga kerja dari industri bersih ini akan terbuka.

Hanya saja, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara ini bersifat teknokratik. Bisa tetap dilakukan secara hati-hati lantaran tidak akan menguras anggaran APBN. Sebab dalam prosesnya pembiayaan juga datang dari investasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Pembiayaan tidak akan menguras APBN dan kita berikan ke swasta baik itu asing atau dalam negeri," kata dia.

Dia menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara ini bisa menjadi destinasi investasi bagi para investor. Sebab tingkat kapitalisasinya akan tinggi dan disukai invetor dunia.

"Ini jadi sebuah destinasi investasi karena tingkat kapitalisasi nya akan tinggi karena semua investor dunia akan cari dengan tempat yang baik dengan return yang tinggi," kata dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: