Tak Terbukti Pesan 927 Gram Ganja, 2 Satpol PP Sulsel Kembali Bertugas

Merdeka.com - Merdeka.com - Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, AP dan ARP, kembali bertugas seusai dilepaskan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel. Keduanya dibebaskan karena karena polisi tidak cukup bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka kepemilikan 927 gram ganja.

"Polisi sudah gelar perkara hari Senin kemarin dan surat (Polda Sulsel) menyampaikan bahwa tidak cukup bukti (penyalahgunaan ganja 927 gram). Makanya anggota kami dilepaskan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Sulsel Andi Rijaya saat jumpa pers di Press Room Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (2/11).

Perkembangan ini tertera pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang ditandatangani penyidik AKBP Zakaria tanggal 31 Oktober 2022. Pada laporan Polisi Nomor: LPA/404/X/2022/SPKT.DITRESNARKOBA/POLDASULSEL, tanggal 27 Oktober 2022; tentang dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/282/X/2022/Ditresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2022, disebutkan bahwa perkara atas nama Agung Pramudya (AP) dan Arlan Pratama (ARP) belum cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan, yang ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam perkara tindak pidana narkotika jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah perkaranya digelarkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil gelar perkara belum cukup bukti," demikian kutipan surat tersebut.

Satpol PP Dilarang Kirim dan Terima Barang di Kantor Gubernur

Rijaya mengaku sejak awal dirinya tidak yakin keduanya ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Ia menceritakan, saat tanggal 27 Oktober 2022, keduanya bertugas jaga pos dan menerima paket tersebut.

"Saat terima paket itu mereka tidak tahu apa isi paket itu. Makanya mereka saat itu kaget saat ditangkap, karena salah satunya itu memesan spare part motor, bukan narkoba," kata dia.

Rijaya mengakui tidak ada standar operasional prosedur (SOP) terkait penerimaan barang melalui pos Satpol PP Sulsel. Karena hal tersebut, ia mengaku akan memperketat pengiriman dan penerimaan barang di Kantor Gubernur Sulsel.

"Jadi kalau ada anggota yang memesan barang dan dikirim ke kantor gubernur, saya larang," tegasnya.

Tes Urine

Rijaya mengatakan pihaknya juga melakukan tes urine terhadap 400-an personel Satpol PP Sulsel. Ia tak ingin ada pegawai Satpol PP Sulsel terjerat kasus narkoba.

"Kalau ada, pasti sanksinya dipecat. Itu tegas, karena Satpol PP melawan narkoba," ucapnya.

Terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Komisaris Besar Dodi Rahmawan yang coba dikonfirmasi terkait pembebasan dua anggota Satpol PP tersebut tak merespons.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Komang Suartana mengaku belum mengetahui terkait dua anggota Satpol PP Sulsel dibebaskan.

"Saya belum dapat datanya, karena masih di Jakarta. Sebentar saya tanya Pak Direktur (Dirres Narkoba)," ucap Komang. [yan]