Tanggapan KPK hingga DPR soal Menurunnya Angka Kepercayaan pada Lembaga Antirasuah

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang salah satunya menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun.

Disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kini posisi KPK berada di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden, dan Polri.

KPK pun angkat bicara. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, menurunnya angka tersebut menjadi kesempatan lembaganya untuk melakukan evaluasi diri.

"Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali dalam keterangan tertulis diterima, Selasa 27 September 2021.

Ali menilai, menurunnya indeks tersebut adalah wajar. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah perkara instan.

Berikut tanggapan KPK hingga DPR terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia soal penurunan kepercayaan publik pada lembaga antirasuah dihimpun Liputan6.com:

1. KPK

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi, survei persepsi publik yang menurun kepada lembaganya. Menurut Ali, menurunnya angka tersebut menjadi kesempatan lembaganya untuk melakukan evaluasi diri.

"Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali dalam keterangan tertulis diterima, Selasa 27 September 2021.

Ali menambahkan, menurunnya indeks tersebut adalah wajar. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah perkara instan.

"Pemberantasan korupsi adalah ikhtiar panjang, dampak dan manfaatnya tidak serta-merta bisa kita rasakan seketika itu juga," jelas Ali.

Ali mendetilkan, dalam penanganan sebuah perkara, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya.

Namun, pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, dibutuhkan waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang-per-orang.

"KPK berharap bisa memperoleh indikator dan hasil pengukuran detilnya agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci. Sebab, feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," Ali menandasi.

2. DPR RI

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK fokus saja untuk menangkap koruptor daripada berkutat melihat hasil survei.

Adapun ini disampaikannya terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun.

"Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Toh KPK bukan lembaga politik, jadi tidak usah terpengaruh. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama," kata dia dalam keterangannya.

Politikus NasDem ini memandang, KPK sudah bekerja dengan baik, terlihat sejumlah pelaku korupsi ditangkap. Bahkan di semester I 2021 lembaga antirasuah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 Miliar.

"Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat," klaim Sahroni.

Menurut dia, di iklim demokrasi ini, wajar jika ada publik yang tak percaya dengan KPK, terlebih dalam keadaan sekarang yang menimbulkan pro dan kontra.

"Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK," kata Sahroni.

(Cindy Violeta Layan)

Sederet Temuan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Infografis Sederet Temuan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Sederet Temuan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel