Tanggapan Pemerintah Soal Tarif RP1.000 untuk Akses NIK Dianggap Jual Data Pribadi

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah menanggapi penilaian penerapan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan sebagai upaya menjual data pribadi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tidak menjual data penduduk dan tak memberikan data. Lembaga pengguna sudah memiliki data dan diverifikasi oleh Dukcapil.

Sementara Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai).

"Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/4).

Zudan menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha. Sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.

Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (Proof of Concept), menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement) dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

"Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku," ucapnya.

Alasan Pemerintah Terapkan Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK

Zudan mengungkap alasan pemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses NIK di database kependudukan. Dia menyebut dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ialah untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

"Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah," jelasnya.

Zudan menyebut jumlah penduduk dan lembaga pengguna layanan dokumen kependudukan terus bertambah. Dulu, hanya ada 30, sekarang menembus 5.010 lembaga.

"Namun anggaran APBN terus turun," imbuhnya.

Menurut Zudan sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. Dia mengambil contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, dan sekuritas.

Sementara untuk kementerian atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), tetap gratis.

"Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum," jelasnya.

Dia menegaskan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Contohnya, pembuatan SIM, perpanjangan STNK, Plat Kendaraan Bermotor, Pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, Pengurusan PT, Penempatan Notaris, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan lainnya.

Terkait perkiraan PNBP yang bakal diterima dampak dari penerapan tarif Rp1.000 untuk akses NIK, Zudah mengaku tidak memasang target. Sebab, kebijakan tersebut bukan untuk mencari pendapatan. Melainkan hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan

"PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna," ucapnya. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel