Tanggapi Ranking Korupsi, Busyro Minta Parpol Dibenahi

SKB Moratorium CPNS Juga Berlaku Untuk Honorer

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pembenahan partai politik menjadi mutlak jika Indonesia tidak ingin melorot ke posisi bawah. Hal ini menanggapi Survei The World Justice Project yang mencatat Indonesia berada di urutan ke 47 atau kedua terbawah dari negara-negara Asia Pasifik.

"Menyoal pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya oleh KPK saja. Partai politik itu juga harus dibenahi. Masa iya kalau mau jadi sekretaris jenderal, kalau mau jadi anggota DPR, harus bayar sekian. Bagaimana ini," ujar Busyro kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Bukan tanpa alasan Busyro mengatakan demikian. Ia menilai politik duit bermain untuk mendapatkan jabatan tertentu menengok banyaknya anggota DPR terseret kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. "Jadi rekrutmen pejabat publik harus dibenahi," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga menekankan bahwa survei itu perlu dilihat parameternya karena itu merupakan penilaian per negara.

"Jadi tidak serta merta KPK. Memang KPK punya kontribusi tapi tidak sepenuhnya tanggung jawab KPK. Harus dilihat parameternya," ujar Johan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel