Tanpa Penanganan Serius, RI Jadi Negara Paling Terdampak Perubahan Iklim di 2030

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu ini berakibat pada kenaikan permukaan air laut.

"Menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita pada tahun 2030 karena perubahan iklim," Sri Mulyani dalam acara B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force dikutip di Jakarta, Rabu (31/8).

Maka Indonesia dengan negara-negara dunia bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu urgensi yang sangat penting adalah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi yang bersih, bersih, dan juga lebih hijau.

"Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini," ujar Ani, sapaannya.

Bendahara Negara ini mengungkapkan sekarang anggaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Namun faktanya lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

"Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat," tuturnya

Sehingga, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Dia menyampaikan Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.

Tujuannya untuk menciptakan kerangka kerja global dan menerapkan transisi energi. Termasuk untuk menciptakan transisi energi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan terjangkau. "Karena masing-masing perekonomian sebenarnya memiliki keterjangkauan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim ini," jelasnya.

Di sisi lain, Indonesia telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Platform tersebut diluncurkan agar Indonesia dapat membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.

"Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan," tandasnya. [azz]