Tantangan Memetik Bonus Demografi di Masa Pandemi

Syahdan Nurdin, arifrahma1808
·Bacaan 4 menit

VIVA – Saat ini, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun ke atas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun ke atas).

Dengan kata lain, bonus demografi adalah suatu keuntungan ekonomis berupa percepatan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya rasio ketergantungan.

Dengan menurunnya rasio ketergantungan seharusnya menjadi keuntungan bagi pengambil kebijakan. Alokasi anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia tidak produktif bisa dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

Namun, perjuangan selama puluhan tahun untuk menggapai bonus demografi kini memasuki babak baru. Munculnya covid-19 cukup mengejutkan semua pihak di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia.

Setidaknya, ada lebih dari 19 juta orang di dunia yang sudah terinfeksi dan menimbulkan segudang permasalahan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Potensi Naiknya Angka Ketergantungan

Sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret lalu, banyak aktivitas yang kemudian dibatasi oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan jumlah kasus baru mulai dari himbauan melakukan physical distancing, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Work From Home (WFH) hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa daerah.

Ternyata, berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah tidaklah semulus yang diharapkan. Muncul sejumlah masalah lain menyusul dibatasinya aktivitas masyarakat dan himbauan #dirumahaja yang marak digalakkan.

Salah satu fenomena yang cukup mengejutkan yakni terjadinya lonjakan angka kehamilan baru selama pandemi. Menurut data dari BKKBN, ada lebih dari 400.000 kehamilan baru yang tak direncanakan hingga akhir April kemarin.

Banyak pihak yang kemudian merasa khawatir akibat lonjakan angka kehamilan baru tersebut. Salah satunya Pakar Migrasi dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Sukamdi.

Menurutnya, lonjakan kehamilan baru akan berpengaruh buruk pada capaian bonus demografi karena berpotensi memperbanyak penduduk tidak produktif (kurang dari 15 tahun) sehingga akan memperbesar angka ketergantungan (Media Indonesia, 4 Mei 2020).

Lebih lanjut lagi, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo juga ikut berkomentar terkait lonjakan kehamilan baru tersebut. Ia menuturkan bahwa telah terjadi lonjakan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) selama pandemi.

Menurutnya, KTD tersebut bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta permasalahan lainnya di masa yang akan mendatang. Sehingga bisa mengganggu kualitas SDM penduduk Indonesia untuk memetik Bonus Demografi tersebut (Liputan 6, 28 Mei 2020).

Pengangguran Naik Imbas Pandemi

Bonus demografi bukanlah sesuatu yang secara otomatis akan dapat dinikmati oleh setiap negara yang mengalami transisi demografi. Kesempatan untuk menikmati bonus demografi waktunya terbatas dan jika tidak mendapat perhatian lebih maka bonus demografi justru akan berubah menjadi beban demografi.

Apabila melihat bonus demografi yang sudah dinikmati oleh negara-negara di Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Bonus demografi telah meningkatkan pendapatan per kapita di negara-negara tersebut secara signifikan.

Dengan demikian, pada masa ini standar hidup dan kondisi perekonomian penduduk Indonesia juga berpeluang akan meningkat jika dimanfaatkan dengan baik.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sehingga penyerapan angkatan kerja ke dalam pasar kerja secara optimal merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jendela peluang untuk meraih bonus demorafi.

Namun, apabila melihat kondisi saat ini sepertinya sangat jauh dari yang diharapkan. Pandemi Covid-19 telah berimbas secara langsung pada aspek ketenagakerjaan Indonesia.

Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Bahkan, Bappenas juga memprediksi angka pengangguran akan meningkat hingga 12,7 juta orang pada 2021 atau hampir dua kali lipat dari angka pengangguran terbaru yang dirilis BPS.

Pada Februari 2020 lalu, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 4,99 persen atau sekitar 6,88 juta orang (Tirto, 26 Juni 2020).

Selain itu, pulangnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke tanah air juga menimbulkan masalah baru. Menurut catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga Mei 2020 ada lebih dari 100.000 PMI telah berpulang ke Indonesia dan diperkirakan 37.000 lagi akan menyusul.

Menurut Peneliti LIPI Prof. Dr. Aswatini, karakteristik PMI tersebut dua kali lipatnya adalah perempuan yang umumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh. Lebih lanjut lagi, ia pun menuturkan lebih dari 60 persen dari mereka hanya berpendidikan SD dan SMP serta bekerja di sektor informal (BKKBN, 28 Mei 2020).

Melihat fakta tersebut, PMI yang pulang ke tanah air tentu saja akan menjadi beban baru bagi pemerintah. Mengingat, mayoritas dari mereka adalah berpendidikan rendah dan relatif kurang terampil.

Besar kemungkinan dari mereka akan kesulitan untuk memasuki pasar kerja di Indonesia ditambah lagi dalam kondisi sulit seperti ini. Alhasil, mereka akan ikut menyumbang angka pengangguran di Indonesia dan menjadi faktor pemberat untuk menggapai bonus demografi.

Akhirnya, dengan melimpahnya penduduk usia produktif saat ini mungkin saja kita telah memenuhi syarat untuk menggapai bonus demografi dari sisi kuantitas. Namun, secara kualitas penduduk usia produktif tersebut haruslah sehat, berpendidikan yang cukup, terampil, dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Dengan demikian, barulah ada harapan untuk memetik bonus demografi. (Penulis: Arif Rahman, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Sekadau)