Target Herd Immunty, Komisi IX DPR Dorong Kemenkes Akselerasi Program Vaksinasi Covid-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Di tengah ramainya informasi mengenai pandemi Covid-19, muncul istilah ‘herd immunity’ yang dikabarkan bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan kondisi saat sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan herd immunity adalah vaksinasi.

Untuk mencapai herd immunity, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Dimana ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020.

Hal ini diungkapkan Charles saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kepala BPOM, Dirut Bio Farma, KADIN, dan APINDO, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

"Sebelum pelaksanaan, pemerintah perlu mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 untuk meminimalisir permasalahan teknis di lapangan. Memastikan kehalalan vaksin bersama MUI sebelum digunakan dalam proses vaksinasi serta meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ungkap Charles.

Susun Roadmap Vaksinasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Azka
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Azka

Selain itu, dalam mempersiapkan kebijakan vaksin Gotong Royong dan pelaksanaannya, pihaknya mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan POM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong.

"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya. Kami harapkan, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya," jelasnya.

Terakhir, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kerja dan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam menangani Covid-19 bagi pusat dan daerah serta menyelesaikan permasalahan klaim rumah sakit.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong Royong yang akan dilaksanakan sejumlah perusahaan swasta diberikan secara gratis kepada semua karyawan dan karyawati. “Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat, sasaran penerimanya adalah karyawan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia,” kata Budi.

Lebih Lanjut, Budi memaparkan, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan database yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan.

“Kemudian pasca vaksinasi dan pengawas KIPI juga diikuti dengan prosedur yang ada di Kemenkes,” katanya.

(*)