Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Dikritik DPR, Ini Pembelaan Sri Mulyani

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 - 5,8 persen di 2022. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global.

Pemerintah memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 di tahun 2022, telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

"Di satu sisi, optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat," jelasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani menyampaikan berbagai leading indicator terus mengalami peningkatan. Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis (di atas 100). Indeks penjualan ritel juga terus meningkat. Kemudian PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut. Konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif.

"Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2022," jelasnya.

Dia menambahkan, proyeksi pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi, cukup sejalan dengan asesmen yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB, IMF dan Consensus Forecasts. Di mana asesmen dari berbagai Lembaga tersebut terhadap perekonomian Indonesia masih bervariasi dalam rentang 4,3 - 4,9 persen untuk outlook pertumbuhan ekonomi 2021 dan 5,0 – 5,8 persen untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022.

Meskipun momentum pemulihan yang sedang terjadi memberikan dasar untuk optimis, pemerintah juga sepakat dengan pandangan anggota dewan, terkait perlunya mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi domestik dan global. Berbagai risiko termasuk yang bersumber dari lingkungan eksternal masih akan sangat tinggi.

Selain dari perkembangan Covid-19, pemulihan ekonomi global diperkirakan tidak akan seragam (uneven recovery). Akses masing-masing negara terhadap supply vaksin masih cenderung sangat timpang. Kemampuan negara-negara untuk belanja stimulus juga sangat berbeda-beda.

Indonesia juga perlu mengantisipasi keberlanjutan rebalancing economy Tiongkok yang akan dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas dan memberi dampak negatif pada Indonesia. Selain itu, berbagai permasalahan global seperti proteksionisme, tensi geopolitik dan perubahan iklim juga harus terus diwaspadai.

"Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif," jelasnya.

Dalam jangka pendek, langkah utama mengantisipasi risiko global tentunya adalah memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif, serta pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat. Selain itu, reformasi struktural juga harus berhasil agar kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga.

"Salah satu langkah reformasi struktural yang krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang," tandasnya.

Kritik DPR

Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Anggota DPR RI, Ade Rizky menilai asumsi atau koreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 sampai 5,8 persen memberikan kesan pemerintah memaksakan pertumbuhan ekonomi yang harus lebih dari 5 persen. Menurutnya hal tersebut malah bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Apalagi tahun-tahun sebelumnya target pertumbuhan ekonomi pemerintah juga selalu meleset.

“Pada tahun 2019, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen namun realisasinya hanya mencapai 4,02 persen padahal hal itu belum terjadi pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2020 yang telah direvisi karena dampak pandemi realisasinya juga masih macet dengan kontraksi minus 2,07 persen,” ucap Ade Rizk saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2

Pada Kuartal pertama tahun 2021, sambungnya, ekonomi masih belum mampu mencapai pemulihan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan angka positif. Masih mengalami kontraksi dengan minus 0,74 persen, meski pada pertengahan Februari 2021 pemerintah melalui Menteri Keuangan telah merevisi target pertumbuhan yang ditetapkan oleh APBN tahun 2021 dari kisaran 4,5 sampai 5,5 persen menjadi 4,3 sampai 5,3 persen.

"Jika pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada rentang 4,3 persen, maka Fraksi Partai Gerindra DPR RI meyakini dan mendorong pemerintah agar lebih keras lagi harus mengejar pertumbuhan ekonomi pada Kuartal ke-2, 3 dan 4. Capaian pada Kuartal 1 tahun 2021 masih minus yang harus ditutup dengan pertumbuhan pada kuarter kuarter berikutnya,” terangnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel